Terkait kedewasaan dan kematangan emosional ini, Pemohon mengutip pendapat Leah H. Sommerville yang menyebutkan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur seseorang. Sejalan dengan itu, dalam memantapkan kemampuan akademiknya, seorang advokat perlu melengkapi diri dengan pengalaman dan praktik di lapangan untuk menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan.
Akan tetapi, pengalaman dan praktik tersebut pun tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal yang disyaratkan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat itu. “Jika tujuan pembatasan usia untuk meningkatkan kematangan akademik, yang seharusnya yang menjadi perhatian lama waktu magang, bukan usia minimal calon advokat. Karena kematangan akademik, tetap dapat tercapai tanpa melimitasi usia minimal calon advokat,” ujar Nina melalui sambungan persidangan jarah jauh.
Dengan demikian, Pemohon meminta pada Mahkamah agar menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Agar tidak nebis in idem
Menanggapi permohonan, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan dasar pengujian yang dimohonkan Pemohon pernah diujikan dalam perkara sebelumnya. Menurut Wahiduddin, dalam Putusan MK No. 79/PUU-XVI/2018, norma pasal dalam UUD 1945 yang digunakan sama dengan pasal dalam perkara ini. “Untuk itu, diharapkan Pemohon harus mencermati kembali putusan terdahulu dengan alasan pengajuan permohonan ini. Ini agar pokok permohonan ini tidak ne bis in idem,” saran Wahiduddin. (Baca Juga: MK: Syarat Usia dan Magang Calon Advokat Konstitusional)
Senada, Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul meminta Pemohon membuatkan narasi dan alasan konstitusional yang tidak terlihat sama dengan permohonan sebelumnya yang sudah diputus MK. Terkait pernyataan Pemohon mengenai kematangan seseorang dari psikologi, Manahan meminta agar Pemohon dapat membuatkan pula argumentasi perbandingan seseorang yang diangkat menjadi jaksa atau hakim.
Misalnya untuk diangkat sebagai jaksa atau hakim, itu perlu ada batasan usia minimalnya. Untuk menjadi advokat pun demikian. “Coba berikan alasan diskriminasi yang dimaksudkan. Perlu pula diketahui Pemohon, jangan dibawakan hal subjek yang berkepentingan dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang, tetapi lihat dari tujuannya. Sesuatu bukan diskriminasi kalau yang berbeda itu benar-benar dibedakan,” terang Manahan.
Sementara Ketua Majelis Panel, Daniel Yusmic P. Foekh meminta agar Pemohon meyakinkan Mahkamah dengan memberi uraian kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis agar permohonan ini tidak ne bis in idem dengan membuat perbandingan dengan negara lain. Maksudnya, Pemohon dapat membuat bentangan usia seorang advokat yang ada di negara lain di dunia yang mungkin saja ada berumur di bawah 25 tahun telah menjadi seorang advokat.
“Agar Mahkamah teryakinkan syarat usia minimal advokat tersebut sebuah ketentuan yang dapat saja diubah di kemudian hari,” kata Daniel.
