Berakhirnya masa keanggotaan DPR, Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinet periode 2019-2024 tinggal menghitung hari. Tapi pemerintah dan DPR tancap gas membahas RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Diwakili Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pemerintah secara resmi menyodorkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke meja Komisi V DPR.
DIM RUU merupakan hasil pembahasan di internal pemerintah yang terdiri dari lintas kementerian dan lembaga. Konsultasi publik juga digelar pada Agustus 2024 lalu melibatkan perwakilan pelaku usaha, asosiasi bidang teknis, akademisi, praktisi, dan pemerhati pelayaran.
“Seluruh DIM berjumlah 305 dengan rincian 58 DIM tetap, 201 mengalami perubahan substansi dan yang lain DIM tentang perubahan redaksional,” kata Budi dalam rapat kerja Komisi V DPR, Jumat (20/09/2024).
Sedikitnya ada 10 isu strategis dalam DIM RUU Pelayaran yang disusun pemerintah. Pertama, penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat. Kedua, mengatur kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut dan di daerah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan (tol laut). Ketiga, penguatan asas cabotage.
Baca juga:
- RUU Pelayaran Harus Berdampak Positif bagi Pelaku Usaha Logistik
- 'Sea and Coast Guard' Diusulkan Masuk Pembahasan Revisi UU Pelayaran
Keempat, pemberian kesempatan usaha patungan untuk jasa terkait dengan angkutan di perairan. Kelima, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan. Keenam, tata kelola penetapan tarif penggunaan perairan daratan serta jasa kepelabuhanan.
Ketujuh, tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan. Kedelapan, penggunaan kapal tunda dalam pelaksanaan pemanduan. Kesembilan, kelembagaan penyelenggara pelabuhan. Kesepuluh, fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran dalam rangka pelaksanaan UU 17/2008.
