“Penerapan standar keamanan siber yang ketat juga menjadi faktor krusial untuk mencegah kebocoran serta penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuh Ferdy.
Perwira menengah polisi itu berpandangan, penerapan teknologi yang aman dan kebijakan ketat diperlukan untuk mencegah kebocoran data serta serangan siber. Di samping itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi serta keterlibatan aktif lembaga pemerintah dan sektor swasta menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem digital aman dan terpercaya.
Jika dibandingkan dengan negara seperti Jepang dan Korea Selatan, kesadaran terhadap data privasi di sana jauh lebih maju. Ferdy mengatakan, masyarakat di kedua negara itu cenderung lebih peduli terhadap perlindungan informasi pribadi. Boleh jadi dipengaruhi oleh faktor budaya mereka yang lebih tertutup dan tidak terlalu ingin tahu urusan orang lain.
Guru Besar Ilmu Komputer Binus University, Prof Ford Lumban Gaol mengatakan, tren kesadaran masyarakat, terutama di kalangan anak muda, dinilai sudah cukup baik dalam memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Namun, permasalahan tidak hanya terletak pada pengguna, tapi pihak lain yang memiliki akses terhadap data.
Seperti pelaku usaha. Banyak perusahaan masih belum memiliki sistem keamanan yang optimal dalam mengelola data konsumennya, sehingga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan.
“Pemerintah perlu ‘galak’ lagi dalam konteks sosialisasi. Karena kalau bocor itu kan sudah tidak bisa ditarik lagi, apalagi data yang dicuri lalu dijual,” ujarnya.
Kepedulian di generasi muda ini bukan tanpa alasan, menurut Prof Ford, isu keamanan siber dan privasi kini menjadi perhatian di dunia pendidikan tinggi. Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, pendidikan mengenai etika dan keamanan siber mulai diintegrasikan dalam kurikulum.
