Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 yang menyatakan pembiayaan proyek kereta api ringan (light rail transit/LRT) Jabodebek kemungkinan akan disesuaikan lantaran perubahan skema pendanaan.
Dalam Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi disebutkan bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.
"Nanti akan ada penyesuaian," katanya seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman di Jakarta, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (7/2). (Baca Juga: Perpres Penyelenggaraan Perkeretaapian Direvisi, Begini Isinya)
Sugihardjo menuturkan hal itu perlu dilakukan guna mencapai target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. "Target penyelesaian tidak boleh meleset. Apa yang dicanangkan bisa terlaksana. Jadi, LRT Jabodebek awal 2019 sudah beroperasi," tambahnya.
Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek yang nilainya mencapai Rp23 triliun. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk yang telah melakukan konstruksi awal. Namun, perusahaan pelat merah itu hingga saat ini belum menandatangani kontrak lantaran belum ada kepastian skema pembiayaan.
Pemerintah menyiapkan opsi pembiayaan selain menggunakan APBN, diantaranya dengan menambah modal bagi konsorsium yang mengerjakan proyek tersebut. Opsi lainnya, yakni mencari pendanaan melalui investasi. (Baca Juga: Proyek Infrastruktur Didorong Gunakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha)
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku pemerintah ingin skema pendanaan LRT Jabodebek bisa lebih fleksibel. Meski belum ada keputusan final, Luhut mengaku pemerintah terus mencari cara agar pendanaan dan penjaminan dana dari negara juga tetap berjalan.
"Jadi kita cari bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan. Kemudian tadi lebih fleksibel kepada investor. Jadi Adhi Karya tidak hanya sebagai penggerak saja, tapi juga sekaligus investor. Kita tetap ingin (proyek ini) selesai pada triwulan pertama 2019," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan opsi di antaranya dengan menambah modal bagi konsorsium yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT Adhi Karya Tbk.
Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan dan Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi disebutkan bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.
"Kalau dari sisi dukungan keuangan negara, opsi yang akan dibuka apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorsium Adhi Karya sehingga mereka bisa melakukan penyelesaiannya," kata Sri Mulyani.
Dukungan pemerintah, lanjut dia, nantinya dalam bentuk PSO (public service obligation) yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi. "Kami usahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya," tambah Sri Mulyani. (Baca Juga: Payung Hukum Sudah Jelas, Pemerintah Cari Mitra Efektif Bangun Infrastruktur)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan opsi yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek senilai Rp23 triliun itu adalah kombinasi dana investasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Opsi yang paling mungkin itu investasi dan (dari) BUMN," katanya.
Rapat koordinasi tentang LRT Jabodebek itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kementerian Perhubungan serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. Sementara LRT Palembang ditargetkan rampung pertengahan 2018 guna mendukung Asian Games 2018. PT Adhi Karya Tbk menjadi kontraktor untuk LRT Jabodebek, sementara PT Waskita Karya Tbk bertanggungjawab untuk pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi disebutkan bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.
"Nanti akan ada penyesuaian," katanya seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman di Jakarta, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (7/2). (Baca Juga: Perpres Penyelenggaraan Perkeretaapian Direvisi, Begini Isinya)
Sugihardjo menuturkan hal itu perlu dilakukan guna mencapai target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. "Target penyelesaian tidak boleh meleset. Apa yang dicanangkan bisa terlaksana. Jadi, LRT Jabodebek awal 2019 sudah beroperasi," tambahnya.
Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek yang nilainya mencapai Rp23 triliun. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk yang telah melakukan konstruksi awal. Namun, perusahaan pelat merah itu hingga saat ini belum menandatangani kontrak lantaran belum ada kepastian skema pembiayaan.
Pemerintah menyiapkan opsi pembiayaan selain menggunakan APBN, diantaranya dengan menambah modal bagi konsorsium yang mengerjakan proyek tersebut. Opsi lainnya, yakni mencari pendanaan melalui investasi. (Baca Juga: Proyek Infrastruktur Didorong Gunakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha)
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku pemerintah ingin skema pendanaan LRT Jabodebek bisa lebih fleksibel. Meski belum ada keputusan final, Luhut mengaku pemerintah terus mencari cara agar pendanaan dan penjaminan dana dari negara juga tetap berjalan.
"Jadi kita cari bagaimana supaya pendanaan ini dari PSO jalan, dari penjaminan juga jalan. Kemudian tadi lebih fleksibel kepada investor. Jadi Adhi Karya tidak hanya sebagai penggerak saja, tapi juga sekaligus investor. Kita tetap ingin (proyek ini) selesai pada triwulan pertama 2019," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan opsi di antaranya dengan menambah modal bagi konsorsium yang mengerjakan proyek tersebut yakni PT Adhi Karya Tbk.
Berdasarkan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan dan Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi disebutkan bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.
"Kalau dari sisi dukungan keuangan negara, opsi yang akan dibuka apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorsium Adhi Karya sehingga mereka bisa melakukan penyelesaiannya," kata Sri Mulyani.
Dukungan pemerintah, lanjut dia, nantinya dalam bentuk PSO (public service obligation) yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi. "Kami usahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya," tambah Sri Mulyani. (Baca Juga: Payung Hukum Sudah Jelas, Pemerintah Cari Mitra Efektif Bangun Infrastruktur)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan opsi yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek senilai Rp23 triliun itu adalah kombinasi dana investasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Opsi yang paling mungkin itu investasi dan (dari) BUMN," katanya.
Rapat koordinasi tentang LRT Jabodebek itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kementerian Perhubungan serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. Sementara LRT Palembang ditargetkan rampung pertengahan 2018 guna mendukung Asian Games 2018. PT Adhi Karya Tbk menjadi kontraktor untuk LRT Jabodebek, sementara PT Waskita Karya Tbk bertanggungjawab untuk pembangunan LRT di Palembang, Sumatera Selatan.