Tata Kelola Energi Migas Butuh Pemahaman Publik yang Tepat
Utama

Tata Kelola Energi Migas Butuh Pemahaman Publik yang Tepat

Terdapat dua lembaga utama yang diberi kewenangan oleh negara. Pertama, Kementerian ESDM dengan fungsi regulator, yang memastikan aturan ditaati. Kedua, SKK Migas yang memegang kewenangan pengendalian manajemen, termasuk urusan biaya, jumlah produksi, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Ketua Umum Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan (APHMET), Didik Sasono Setyadi. Foto: RES
Ketua Umum Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan (APHMET), Didik Sasono Setyadi. Foto: RES

Tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait siapa yang berperan sebagai regulator dan siapa yang menjalankan fungsi pengendalian. Ketua Umum Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan (APHMET), Didik Sasono Setyadi, menjelaskan secara rinci pembagian kewenangan dalam pengelolaan sektor migas nasional.

“Kalau kita bicara soal kepatuhan, di situ ada pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui Menteri ESDM. Jadi, menteri melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha migas untuk memastikan dipatuhinya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya dalam Training Hukumonline: Memahami Aspek Hukum dan Kepatuhan di Sektor Energi dan Sumber Daya Alam di Jakarta, Selasa (16/9).

Menurut Ahli Hukum Energi dan Sumber Daya Alam ini, fungsi pemerintahan dalam sektor migas dapat dibedakan ke dalam beberapa peran, termasuk fungsi pengaturan (regulasi). Hal ini penting dipahami agar publik tidak salah menafsirkan peran lembaga yang ada.

Baca Juga:

“Kalau ada yang bertanya siapa regulator kegiatan migas di Indonesia, jawabannya adalah Kementerian ESDM. Seringkali orang salah menyebut SKK Migas sebagai regulator, padahal itu keliru. SKK Migas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kontrak kerja sama, bukan sebagai regulator,” tegasnya.

Didik menekankan, terdapat dua lembaga utama yang diberi kewenangan oleh negara. Pertama, Kementerian ESDM dengan fungsi regulator, yang memastikan aturan ditaati. Kedua, SKK Migas yang memegang kewenangan pengendalian manajemen, termasuk urusan biaya, jumlah produksi, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan.

Selain itu, Didik menyoroti peran Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir, BPH Migas memiliki tugas melakukan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas melalui pipa.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info