Tata Kelola Komnas HAM Dipimpin Eks Komisioner KPK
Berita

Tata Kelola Komnas HAM Dipimpin Eks Komisioner KPK

Pembenahan akan menyasar layanan publik melalui e-government, penataan SDM, dan harmonisasi peraturan Komnas HAM.

Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

Komnas HAM menghitung sedikitnya ada 7 bidang yang bakal disasar dalam penataan kelembagaan. Pertama, optimalisasi kantor Komnas HAM di jalan Latuharhary dan Hayam Wuruk Jakarta. Kedua, meningkatkan layanan publik melalui e-government. Ketiga, assessment dan penataan SDM (PNS dan PPNPN). Keempat, mengembangkan tata tertib, program kerja, dan prosedur kerja. Kelima, harmonisasi peraturan Komnas HAM, Sesjen, dan regulasi terkait. Keenam, meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan sistem dokumentasi. Ketujuh, menciptakan banding sosial dan budaya kerja baru.

(Baca juga: Penguatan Isu HAM Lewat Peraturan Perundang-Undangan).

Koordinator tim, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan dalam menjalankan tugasnya nanti tim terlebih dulu membuat pemetaan berdasarkan masukan dari internal Komnas HAM seperti komisioner, Sekjen dan karyawan. Setelah itu akan diadakan dua pertemuan penting yaitu menyepakati visi dan misi serta arah Komnas HAM; lalu pertemuan untuk menyepakati nilai baru dan membuat program pembenahan jangka pendek dan ke depan.

Soal status disclaimer BPK untuk laporan keuangan Komnas HAM tahun 2015 dan 2016, Erry menyebut ada banyak hal yang perlu dibenahi Komnas HAM seperti memperketat prosedur, peningkatan kompetensi SDM, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Untuk keanggotaan tim, Erry menyebut akan mengajak beberapa ahli di antaranya ahli bidang SDM, komunikasi, dan organisasi. "Hasil kerja tim nanti berupa rekomendasi dan pelaksanaan program bersama komisioner," pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info