Komnas HAM menghitung sedikitnya ada 7 bidang yang bakal disasar dalam penataan kelembagaan. Pertama, optimalisasi kantor Komnas HAM di jalan Latuharhary dan Hayam Wuruk Jakarta. Kedua, meningkatkan layanan publik melalui e-government. Ketiga, assessment dan penataan SDM (PNS dan PPNPN). Keempat, mengembangkan tata tertib, program kerja, dan prosedur kerja. Kelima, harmonisasi peraturan Komnas HAM, Sesjen, dan regulasi terkait. Keenam, meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan sistem dokumentasi. Ketujuh, menciptakan banding sosial dan budaya kerja baru.
(Baca juga: Penguatan Isu HAM Lewat Peraturan Perundang-Undangan).
Koordinator tim, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan dalam menjalankan tugasnya nanti tim terlebih dulu membuat pemetaan berdasarkan masukan dari internal Komnas HAM seperti komisioner, Sekjen dan karyawan. Setelah itu akan diadakan dua pertemuan penting yaitu menyepakati visi dan misi serta arah Komnas HAM; lalu pertemuan untuk menyepakati nilai baru dan membuat program pembenahan jangka pendek dan ke depan.
Soal status disclaimer BPK untuk laporan keuangan Komnas HAM tahun 2015 dan 2016, Erry menyebut ada banyak hal yang perlu dibenahi Komnas HAM seperti memperketat prosedur, peningkatan kompetensi SDM, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan. Untuk keanggotaan tim, Erry menyebut akan mengajak beberapa ahli di antaranya ahli bidang SDM, komunikasi, dan organisasi. "Hasil kerja tim nanti berupa rekomendasi dan pelaksanaan program bersama komisioner," pungkasnya.
















