Itu juga termasuk isu tentang saya menangkap Munir. Mengenai judi, saya menjadi Kapolwil Malang pada bulan Mei 1995. Yang namanya tempat perjudian itu sudah ada sejak 1994, ketika saya teliti mereka sudah punya ijin dari walikota, punya ijin dan persetujuan dari Muspida. Teknis yang saya ketemukan hanya dua video game dan pin ball
Jadi tidak ada beking membekingi?
Tidak. Di dalam tatanan organisasi kepolisian, kalau ia melakukan di kabupaten yang memeriksa kapolres bukan kapolda. Kapolda hanya bersifat koordinator polres-polres. Bukan semua operasional penuh. Sampai saya pergi itu masih ada, dan saya dengar sekarang sudah tutup. Kapolresnya saat itu, yang menjadi Kapolda Metro Jaya sekarang. Tolong tanya sama dia siapa yang beri izin. Mengenai ruislag, saya adalah adalah orang yang mengirim surat kepada Kapolri untuk meminta ditinjau kembali pemindahan Polresta Malang. Proses ruislag itu sendiri terjadi waktu Kapolri masih Pak Banurusman. Saya menjadi Kapolwil Malang ketika Banurusman berganti dengan Dibyo Widodo. Apalah kewenangan Kapolwil untuk memindahkan kantor. Kapolwil tidak punya wewenang apa-apa dan ketika saya datang ke sana izin dari Kapolri dan Menteri Keuangan sudah turun. Kalau mereka tahu, justru sayalah yang membatalkan pemindahan Polresta Malang. Pada waktu itu dipindahkan ke Mrogo yang sekarang menjadi perumahan Polwil. Saya katakan Kapolda ini tidak bisa, karena tindakan kepolisian bisa batal demi hukum semua. Karena Mrogo berada dalam kabupaten malang, sedangkan Polres Malang harus meliputi Kotamadya Malang. Jadi tidak benar sekali. Kapolwil tidak punya kewenangan dalam pemindahan.
Berapa harta Anda yang dilaporkan ke KPKPN?
Rp836 juta. Termasuk rumah yang saya tempati sekarang. Dalam KPKPN tercatat saya punya empat bidang tanah, tiga bidang menyatu, yang satu 200m, yang satunya 100m dan yang lain 300m. Saya beli bertahap, tahun 1988, 1995 dan 2001. Itu yang sekarang saya tempati. Satu lagi di puncak, dikira orang 1,8 hektar, padahal 108 meter. Tanah itu adalah tanah sisa dari real estate, karena saya kenal dengan pimpinannya. Itu saya jual ke orang sebelahnya seharga Rp316 juta. Termasuk satu buah mobil Cherokee tahun 1994 dengan harga 70 juta, Daihatsu Taruna. Lalu ada Toyota Corona, mobil pribadi yang dipakai istri saya.
Menurut Anda, berapa seharusnya imbalan bagi anggota KPK?
Undang-undang menetapkan anggota KPK sebagai pejabat negara. Kalau kita lihat pejabat negara ada aturannya, apakah mungkin lebih tinggi dari Presiden, ya tidak mungkin. Ada lagi imbangannya Ketua DPR, MPR, BPK dan MA. Mereka kan lembaga tinggi negara. Apa mungkin sama dengan lembaga tinggi negara. Ada lagi di bawahnya Menteri dan anggota DPR. Kalau menteri saja, gajinya 21 juta potong pajak tinggal Rp19 juta. Itulah yang mungkin dibayarkan. Kalau dibilang memadai untuk orang yang mencegah korupsi jelas tidak. Tapi dasarnya orang yang anggota KPK adalah orang yang sudah tidak lagi berorientasi kepada materi. Bukan cukup, tapi kebutuhan kami sudah tidak banyak lagi. Jadi kalau saya "dibayar" hanya 10-20 juta, buat saya cukup untuk biaya sehari-hari. Tapi berapa sebetulnya yang pantas? Sulit ukurannya, kalau kita melihat lagi sekarang BUMN, direktur BUMN mendapat 50 juta per bulan, plus bonus dan fasilitas. Syarifudin Tumenggung bukan pejabat negara, dia bisa terima 60 juta. Tapi karena Undang-undang mengatakan pejabat negara, saya juga tidak tahu berapa dibayar dan terus terang saya malas mikirin. Katakanlah komisi ini gajinya dibawah 50 juta tidak seimbang dengan gaji Eri yang 100 juta. Bukan saya sombong, kalau saya cari 50 juta sebulan tidak usah jadi ketua KPK deh. Saya kerja di luar aja.
Jadi untuk penyidik harus ada kompensasi lebih?
Iya, paling tidak kalau bukan dalam bentuk material atau uang yang mereka bawa pulang, katakanlah mereka diasuransikan, car allowance dan perumahan yang memadai sehingga mereka tenang.
Apakah KPK akan merekrut jaksa dan hakim yang sudah mengikuti pelatihan?
Pada dasarnya dari situ akan kita ambil, tetapi tidak harus semua. Akan ada psiko test, wawancara dan lihat track recordnya. Kalau perlu kita cari lagi dari luar masih ada. Jadi, tidak mutlak kalau mereka harus kita ambil.
Masyarakat menunggu hasil kerja KPK. Apa Anda punya tenggat waktu untuk meraih kepercayaan masyarakat dan apakah akan mundur jika tidak berhasil?
Kalau saya malah lebih ekstrim dari mundur, kalau ternyata orang-orang KPK tidak punya integritas, katakanlah bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki, siapkan sejumlah peti mati dan nomor satu tulis nama Taufik. Begitu tekad saya. Kalau tidak mampu, sana mentok, sini mentok dan saya juga dimakan ya tahu dirilah. Kalau saya mengukur kemampuan dan ternyata tidak mampu mengemban tugas yang begitu berat, saya harus tahu diri, tidak usah ditekan-tekan.
