Hakim yang ternyata keliru dalam memutus tidak dikenakan sanksi sebagai jaminan akan kebebasannya. Namun, para pihak juga tetap terlindungi melalui koreksi dalam upaya hukum yang tersedia. Hakim dapat menjadikan koreksi terhadap putusannya sebagai sebuah kaidah hukum yang dipedomani dalam penanganan perkara berikutnya.
Mekanisme Upaya Hukum ini merupakan wujud nyata dari asas “res judicata pro veritate habetur”. Asas tersebut bermakna putusan hakim harus dianggap benar sampai dikoreksi oleh putusan hakim yang lebih tinggi. Dengan asas ini terjamin kepastian hukum karena suatu perkara harus ada ujungnya (litis finiri oportet).
Persoalan Kapabilitas Bukan Akibat Independensi
Persoalan kapabilitas hakim yang didalilkan Sikti sebagai salah satu alasan menjadikan teknis yudisial sebagai objek pengawasan etik juga bukan akibat adanya prinsip kebebasan hakim. Kapabilitas hakim terkait erat tentang bagaimana proses rekrutmen dan pola pembinaan. Mengalihkan persoalan kapabilitas hakim dari kedua hal tersebut menjadi persoalan etik dan objek pengawasan etik dapat menimbulkan persoalan pada kualitas hasil rekrutmen dan kesenjangan kualitas para hakim akibat pembinaan yang tidak terpola. Eksaminasi putusan sebagai pembinaan untuk meningkatkan kapabilitas hakim dapat bertabrakan dengan pengawasan etik yang dilakukan.
Belajar dari Konstitusi Amerika Serikat, hakim dijamin dalam jabatannya selama berperilaku baik (during good behavior). Artinya, sanksi bagi hakim hanya dijatuhkan ketika terbukti kekeliruannya akibat perilaku menyimpang. Jika hakim dapat dijatuhi sanksi karena kekeliruan dalam putusannya, maka Presiden juga harus disanksi karena kekeliruan dalam kebijakan yang diambilnya dan anggota parlemen juga harus disanksi karena kekeliruan dalam Undang-Undang yang diterbitkannya. Jika demikian, tidak akan ada satu orang pun manusia yang bersedia menduduki jabatan publik untuk mengurus kepentingan masyarakat dan negara.
Potensi Konflik Kepentingan Dalam Teknis Yudisial
Jika putusan yudikatif berpotensi didelegitimasi secara formal oleh hasil pengawasan etik, maka akan terjadi kekacauan sosial dalam kehidupan bernegara. Jika kran pengawasan etik dibuka terhadap teknis yudisial, akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara hakim yang menangani upaya hukum dengan aparat pengawasan. Akan muncul persoalan siapakah yang dapat dianggap benar pendapatnya jika terjadi perbedaan pendapat dalam persoalan teknis yudisial, hakim yang memeriksa upaya hukum, dengan entitas pengawas etik?
Bahkan sebelum itu akan timbul beberapa persoalan lain. Pertama, tugas mengadili yang dilakukan hakim sama sekali bukan pekerjaan sekedar menerapkan aturan belaka. Ada kompleksitas keilmuan, bahkan pergulatan kemanusiaan. Pekerjaan hakim adalah menerapkan hukum, bukan sekedar menerapkan aturan. Dalam keadaan tertentu hakim dapat mengesampingkan aturan (contra legem) (Sudrajat, 2021). Oleh karena itu, hakim harus berlatarbelakang sarjana hukum bukan sekedar sarjana aturan.
Apabila persoalan teknis yudisial menjadi objek pengawasan etik, apakah ada jaminan bahwa kualitas personil entitas pengawas etik yang memeriksa teknis yudisial lebih baik pemahaman hukum terkait teknis yudisial daripada hakim yang diperiksa? Bukankah konstitusi memberikan kewenangan menegakkan hukum kepada hakim, bukan kepada personal entitas pengawasan? Bagaimana jika saat pemeriksaan terjadi perdebatan tentang suatu persoalan penerapan kaidah hukum, siapakah yang pendapatnya harus dianggap benar? Hakim yang menangani perkara atau aparatur pengawas etik yang memeriksa?.
