Pendapat senada juga disampaikan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Mochamad Riyanto. Ia mengatakan, rencana akuisisi SCTV terhadap Indosiar bertentangan dengan asas keberagaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Penyiaran.
“Tidak diperkenankan ada pemusatan kepemilikan dalam industri penyiaran.Diversity of content dan ownership itu penting, agar tidak mengarah pada bentuk monopoli. Itu tugas kami menjaganya,” sergah dia.
Namun, Leo menegaskan penggabungan ini tidak bertentangan dengan prinsip demokratisasi industri penyiaran. Sepanjang penguasaan saham tidak melebihi 50 persen plus satu, semangat diversity of content and ownership masih terjaga.
“Cara ini menjadi pilihan di banyak negara maju demokratis seperti Amerika Serikat, Australia, dan banyak negara Eropa Barat. Amerika saja hanya punya tiga stasiun televisi besar,” katanya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (13/4).
Menurut Leo, penggabungan justru lebih baik dibandingkan membiarkan banyaknya televisi komersial yang ada saat ini. Demi eksistensi, semua stasiun televisi akan saling bersaing dengan mengeksploitasi selera rendah masyarakat.
“Lihat saja sekarang, banyak tayangan yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran, dan lainnya. Misalnya, penggambaran yang jelas tangan berdarah polisi akibat bom buku beberapa waktu lalu,” sergahnya.
Memang, lanjutnya, jika penggabungan stasiun televisi juga memindahtangankan izin frekuensi penyiaran, akan melanggar UU Penyiaran. “Namun, jika kerjasama itu sebatas jual beli sebagian saham, tidak ada ketentuan yang dilanggar,” tegasnya.
Apalagi, jual beli saham itu merupakan bagian dari strategi bisnis. “Industri penyiaran hanya mungkin hidup sehat secara bisnis jika sejalan dengan daya dukung ekonomi yang tersedia,” pungkasnya.
