Listing fee adalah biaya pemasok untuk memasok produk baru ke gerai Carrefour sebagai jaminan jika barang tidak laku. Minus margin adalah jaminan pemasok kepada Carrefour bahwa harga jual produk mereka adalah harga yang paling murah. Apabila terbukti pesaingnya menjual produk yang sama dengan harga lebih rendah, maka Carrefour berhak memberlakukan sanksi minus margin yaitu pemotongan invoice pemasok tanpa memberikan kesempatan kepada pemasok untuk membuktikan ada tidaknya diskriminasi harga jual.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai Carrefour memiliki kekuatan pasar (market power) dibanding hypermarket lainnya seperti Hypermart, Giant dan Clubstore. Sebab, Carrefour memiliki jumlah gerai terbanyak, lokasi gerai strategis dan jumlah item produk di Carrefour termasuk yang lengkap, sehingga produk yang dijual di Carrefour biasanya lebih banyak terjual dibandingkan di pasar peritel modern lainnya. Dengan adanya kekuatan pasar ini, pemasok mengalami ketergantungan dan Carrefour memiliki posisi tawar terhadap pemasok dalam menegosiasikan item trading terms.
Belum efektif
KPPU menemukan fakta bahwa Carrefour menggunakan posisi tawarnya untuk menekan pemasok agar mau menerima penambahan item trading terms, kenaikan biaya dan persentase fee trading terms. Tekanan dilakukan dengan cara menahan pembayaran yang jatuh tempo, memutuskan sepihak untuk tidak menjual produk pemasok dengan tidak mengeluarkan purchase order dan mengurangi jumlah pemesanan item produk pemasok.
Selain itu, berdasarkan keterangan dari 17 saksi, lima ahli, surat dan dokumen, petunjuk serta keterangan pelaku usaha yang disampaikan ke KPPU, menunjukkan adanya kegiatan menghalangi pesaing Carrefour untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan yaitu melalui pemberlakuan kebijakan minus margin. Akibat kebijakan ini, salah satu pemasok menghentikan pasokan ke pesaing yang menjual dengan harga lebih murah dibanding harga di Carrefour untuk produk yang sama.
Selain menjatuhkan denda, pada bagian lain putusannya majelis komisi juga menilai berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut penyelenggaraan perpasaran swasta belum dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, majelis menyarankan Pemerintah agar menjalankan peraturan perpasaran swasta yang sudah ada secara efektif, dengan membuat dan menerbitkan peraturan mengenai perpasaran swasta yang berlaku secara nasional. Ditambah dengan membuat dan menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai definisi, sistem, penentuan besaran dan penerapan listing fee terhadap pemasok khususnya yang termasuk kategori UKM sehingga tidak dapat digunakan untuk menghalangi pemasok yang ingin produknya dipasarkan di pasar peritel modern.
Kuasa hukum Carrefour Mochamad Fachri dari Hadinoto, Hadiputranto & Partner menolak berkomentar soal putusan ini. Menurut dia, pihak manajemen Carrefour menginstruksikan agar dirinya membaca terlebih dahulu putusannya sebelum memberikan komentar. Maaf, saya tidak bisa memberikan pendapat kalau klien bilang tidak bisa, tegas Fachri sambil berlalu.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto, mengaku puas dengan putusan KPPU. Kata dia, trading term sebesar Rp40 miliar per tahun tersebut menyedot 17,6 persen dari keuntungan operasional. Dia menilai hal ini memberatkan UKM dan membuat Carrefour malas.
Orang itu berdagang untuk mendapat keuntungan dari selisih penjualan, bukan dari trading term, tukas Susanto.