Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang perkara korupsi proyek pengadaan laboratorium komputer tahun anggaran 2011 dan pengadaan Al Quran tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Agama. Penuntut umum menghadirkan dua pegawai bank sebagai saksi untuk terdakwa Zulkarnain Djabar dan Dendy Prasetya.
Mantan pegawai Bank Mandiri cabang Tebet Rahma Puspita Sari dan Kepala Operasional PT BCA Tbk Kantor Cabang Utama Bidakara Simon Petrus Sitanggang, dianggap mengetahui mengenai pencairan dan penyetoran dana. Dalam persidangan, Rahma mengatakan pernah ada pencairan cek senilai Rp5,1 miliar dan Rp1,65 miliar.
Pencairan cek atas nama PT Karya Sinergi Alam Indonesia (KSAI) itu dilakukan Rizky Moelyo Putro pada 23 Desember 2013. Rahma melanjutkan, setelah cek dicairkan, dana Rp5,1 miliar kembali disetorkan Dendy ke PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara (PJAN). Dendy diketahui sebagai Direktur Utama PT PJAN dan PT KSAI.
Meski tidak melihat langsung kedatangan Dendy, Rahma mendapat keterangan dari pegawai Bank Mandiri yang mengurusi nasabah prioritas. Berdasarkan pengakuan petugas tersebut, Dendy dilayani di ruang nasabah prioritas. “Ada tanda tangan saudara Dendy di slip setoran Rp5,1 miliar,” katanya, Kamis (4/4).
Begitu pula dengan dana Rp1,65 miliar yang dicarikan Rizky melalui Rahma. Sebagai teller, Rahma hanya menerima pencairan cek dari Rizky. Ketika dana Rp1,6 miliar itu disetor kembali oleh Dendy ke rekening PT PJAN, Rahma tidak mengurusi langsung karena ada petugas nasabah prioritas yang menangani Dendy.
Selain Dendy, Zulkarnain ternyata terdaftar sebagai nasabah prioritas di BCA. Namun, Simon menyatakan, pembukaan rekening PT PJAN atas nama Dendy dan Elzarita (istri Zulkarnain). “Kalau dilihat dari tahun pembukaan rekening, tahun 2007. Sebelum Agustus 2009 memang ketentuan (setoran awal) Rp200 juta,” ujarnya.
Setelah ada ketentuan baru sejak Agustus 2009, setoran awal dinaikan menjadi Rp500 juta. Simon mengungkapkan, ketika itu ada beberapa transaksi atas nama Abdul Kadir Alaydrus pada 12 dan 19 Oktober 2011, masing-masing Rp2 miliar dan Rp1 miliar. Dana tersebut kemudian disetorkan kembali ke rekening PT PJAN.
Simon mengaku mengetahui penarikan dan setoran itu berdasarkan slip yang dimiliki petugas. Menurutnya, hanya Dendy dan Elzarita yang memiliki hak untuk mencairkan dana atas nama PT PJAN. Hanya saja, dalam perjanjian, ada ketentuan apabila salah satu tanda tangan, berhak untuk melakukan pencairan cek maupun giro.
Lebih dari itu, Simon menjelaskan pihak bank tidak dapat menolak transaksi nasabah. “Kami juga tentu menghormati apabila ada niat dari nasabah. Kami tidak punya alasan yang kuat untuk menolak, maka yang terjadi pada saat itu adalah berdasarkan dokumen yang ada di kami, memang yang tanda tangan dua orang,” tuturnya.
Atas keterangan kedua saksi, Zulkarnain tidak banyak berkomentar. Zulkarnain pada intinya tidak keberatan dengan kesaksian Simon. Sementara, Dendy menerangkan dirinya memang pernah melakukan penyetoran ke PT PJAN. “Tapi, saya ada sedikit tambahan mengenai saya tidak menjadi nasabah prioritas”, tandasnya.
Dalam dakwaan penuntut umum, Zulkarnain selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dinyatakan mengetahui pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama (Kemenag). Zulkarnain lalu menunjuk Fahd El Fouz selaku perantara atau broker dengan tujuan bisa memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
Fahd mengajak beberapa rekannya Vasco Ruseimy, Syamsul Rahman dan Rizky Moelyo Putro untuk membantu rencana Zulkarnain. Ada tiga proyek yang akan dilaksanakan di Kemenag, antara lain proyek pengadaan Laboratorium Komputer tahun anggaran 2011, proyek penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012.
Para terdakwa telah menunjuk perusahaan yang harus dimenangkan dalam tender. PT Batu Karya Emas menjadi pemenang pengadaan laboratorium komputer, PT Akasara Abadi Indonesia menjadi pemenang pengadaan Al Quran tahun 2011, dan PT Sinergi Pustaka Indonesia menjadi pemenang pengadaan Al Quran tahun 2012.
Sebulan kemudian, di ruangan kerja Zulkarnain di DPR dilakukan pertemuan dengan Dendy, Fahd, Vasco, Syamsul dan Rizky untuk mengatur rencana pembagian fee dari pelaksanaan proyek di Kemenag. Untuk fee dari pekerjaan pengadaan Laboratorium Komputer senilai Rp31,2 miliar, Zulkarnain memperoleh fee lima persen.
Sedangkan, Vasco dan Syamsul memperoleh dua persen, kantor 0,5 persen, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso satu persen, Fahd 3,25 persen, dan Dendy sebesar 2,25 persen dari nilai proyek pengadaan. Menurut penuntut umum, dari tiga proyek ini Zulkarnain dan Dendy memperoleh fee mencapai Rp14,3 miliar.
