Setelah mendengarkan dakwaan dari penuntut umum KPK pekan lalu, kini giliran dua terdakwa suap dalam pengurusan anggaran di Kementerian Agama (Kemenag), Zulkarnain Djabar dan anaknya, Dendi Prasetya melalui tim penasihat hukumnya membacakan nota keberatan (eksepsi) mereka. Inti eksepsi kedua terdakwa adalah menganggap surat dakwaan penuntut umum KPK kabur atau obscuur libel.
Pertama, mengenai isi dakwaan yang menilai bahwa pemberian uang ke terdakwa Zulkarnain karena selaku anggota Badan Anggaran Banggar) DPR yang menyetujui anggaran di Kemenag. Menurut penasihat hukum kedua terdakwa, Erman Umar, uraian tersebut tidak jelas.
Karena, persetujuan anggaran tersebut datang dari lembaga DPR di mana terdiri dari tujuh orang anggota Komisi VIII dan empat pimpinannya yang juga bertugas di Banggar. Bukanlah persetujuan dari terdakwa Zulkarnain seorang.
Selain itu, terdakwa Zulkarnain bukanlah seorang koordinator Banggar di Komisi VIII. “Sehingga tidak logis karena tidak ada korelasinya sama sekali apabila atas persetujuan yang diberikan terdakwa I (Zulkarnain) terhadap anggaran di Kemenag, terdakwa menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp14,3 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus,” ujar Erman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/2).
Menurut penasihat hukum, selaku selaku anggota DPR, tugas terdakwa Zulkarnain di bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBNP yang ditetapkan di sidang paripurna dan ditetapkan sebagai UU. Selain pimpinan Komisi VIII, tujuh anggota Komisi VIII yang juga merangkap sebagai anggota Banggar.
Mereka terdiri dari Fraksi Partai Demokrat dua orang, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP satu orang, Fraksi PKS, fraksi Pan dan Fraksi FPPP masing-masing satu orang.
Sebagai anggota Komisi VIII, terdakwa Zulkarnain bersama anggota Banggar di Komisi VIII lainnya menyampaikan hasil pembahasan anggaran yang dilakukan melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan pemerintah selaku mitra kerja ke rapat pleno Banggar. Kemudian di rapat pleno Banggar tersebut dilakukan pembahasan secara menyeluruh. Hasil dari pembahasan rapat pleno disampaikan kembali ke Komisi VIII untuk ditetapkan program anggarannya.
