DPR memanggil lima menteri ekonomi terkait polemik perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), Rabu (20/01). Dalam pertemuan, anggota dewan kembali mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam upaya negosiasi ulang (renegosiasi) perjanjian perdagangan tersebut, termasuk merenegosiasi 228 pos tarif yang dinilai belum siap dihadapi industri nasional.
Kelima menteri yang dipanggil DPR adalah Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarif Hasan.
Wakil Ketua Komisi VI, Ario Bimo mempertanyakan upaya koordinasi internal pemerintah di tengah upaya renegosiasi. Ario menilai koordinasi antar departemen masih kurang mengingat masih terjadi gesekan-gesekan, terutama oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. “Hal ini terkait kelambanan proses diplomasi yang dilakukan juru runding yang notabene dipimpin oleh Menteri Perdagangan,” katanya. Ario juga mempertanyakan dasar hukum ratifikasi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan tersebut kepada Menteri Perindustrian.
Meski DPR terlihat pesimis, justru pemerintah mengklaim ACFTA yang disepakati sejak November 2002, telah memberikan tren positif bagi sektor investasi dan perdagangan di dalam negeri. Hal itu didasari data Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang menunjukan tren ekspor Indonesia ke China pasca ACFTA cenderung positif. Bahkan, tren investasi China di Indonesia cenderung meningkat.
Penerapan ACFTA ASEAN-China diprediksi akan memangkas pemasukan Departemen Keuangan. Soalnya, penerimaan negara yang bersumber dari pengenaan bea masuk dihapuskan atau 0 persen. “Depkeu akan kehilangan pemasukan berupa bea masuk Rp1,6 triliun atau 8,5 persen dibanding realisasi 2009,” kata Sri Mulyani. Namun, ia menyatakan dampak tersebut sudah diprediksi dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.
Sementara itu, Mendag Mari Elka Pangestu mengatakan, potensi penurunan penerimaan yang bersumber dari pengenaan bea masuk akan dikompensasi dari penerimaan perpajakan yang lain (PPN impor). Hal ini sebagai akibat dari meningkatnya kegiatan ekonomi termasuk kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dari imbas positif ACFTA. ”Jadi, penurunan tarif tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan APBN,” ujar Mari.
