Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menggelar Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara No. 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 19 huruf c (pembatasan peredaran/penjualan barang) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia (Perkara Minyak Goreng), Senin (17/10), di Kantor Pusat KPPU Jakarta. Namun empat Terlapor tidak hadir dalam persidangan perdana tersebut, sehingga Pemeriksaan Pendahuluan ditunda hingga 20 Oktober 2022.
Sebagaimana diketahui, KPPU mulai melaksanakan Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara minyak goreng. Agenda sidang pada Pemeriksaan Pendahuluan pertama adalah pembacaan dan/atau penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator Penuntutan KPPU. LDP tersebut antara lain akan berisikan identitas, ketentuan yang dilanggar, alat bukti, maupun analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.
Sejalan dengan pasal 30 Peraturan KPPU No. 1/2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh Terlapor. Dalam hal Terlapor tidak hadir, Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan secara patut kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali panggilan sebelum menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan dimulai.
Baca Juga:
- Simak! Ini Delapan Langkah Hindari Phising
- Pentingnya Adaptasi Digital untuk Proses PKPU dan Kepailitan
- Perlu Perubahan Orientasi Sanksi untuk Kejahatan Sektor Keuangan
“Pada Sidang Majelis Komisi hari ini, 4 (empat) dari 27 (dua puluh tujuh) Terlapor tidak hadir. Para Terlapor tersebut adalah Terlapor I (PT Asianagro Agungjaya), Terlapor XVII (PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial), Terlapor XX (PT Budi Nabati Perkasa), dan Terlapor XXI (PT Tunas Baru Lampung, Tbk). Sejalan dengan peraturan di atas, maka Pemeriksaan Pendahuluan ditunda dan akan dilaksanakan lagi pada hari Kamis, 20 Oktober 2022,” kata Kepala Panitera Akhmad Muhari, dalam keterangan pers, Senin (17/10).
Selanjutnya, Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan kepada Terlapor yang tidak hadir untuk hadir dalam persidangan mendatang. Dalam hal Para Terlapor pada persidangan yang telah ditentukan tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka sidang diteruskan tanpa kehadiran Para Terlapor.
Sebelumnya, Gopprera Panggabean selaku Direktur Investigasi menyampaikan bahwa setelah melalui proses penyelidikan, KPPU menduga telah terjadi berbagai jenis pelanggaran dalam kasus minyak goreng, yakni dugaan penetapan harga dengan pergerakan harga minyak goreng yang sama, dugaan kartel pengaturan produksi dan pemasaran minyak goreng, dan dugaan pembatasan pasar minyak goreng.
KPPU menegaskan pihaknya akan mencari semua alat bukti guna menguatkan dugaan KPPU terkait minyak goreng. Termasuk misalnya jika ada pertemuan antar produsen (indirect evidence) yang kemudian akan dianalisa oleh tim investigator.
Kemudian KPPU pun meminta para pihak dalam proses penyelidikan untuk kooperatif dalam memenuhi panggilan guna memperlancar proses penegakan hukum, sehingga dapat diselesaikan dan tidak memerlukan perpanjangan masa penyelidikan. Sebagaimana Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika melanggar, perbuatan tersebut dapat diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
















