Baca:
- Tiga Pengusaha Kasus Suap Bawang Putih Jalani Sidang Perdana
- Suap Impor Bawang Putih Menyasar Pejabat Dua Kementerian
Selain itu, KPK juga menemukan sejumlah persoalan terkait aspek kebijakan maupun tata laksana. Dalam aspek kebijakan, misalnya KPK menemukan bahwa kebijakan swasembada bawang putih tidak komprehensif. Sementara, dari aspek pelaksanaan KPK menemukan bahwa terkait wajib tanam, rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) tidak berjalan efektif dan sistem pendataan produksi bawang putih secara nasional belum tersedia. KPK juga menemukan adanya potensi kerugian konsumen akibat kenaikan harga bawang putih periode 1 Januari 2019 – 10 Mei 2019 mencapai sekitar Rp1 Triliun.
Sampai sekarang komoditas bawang putih bukan termasuk barang pokok dan penting seperti yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan penting. Sehingga, para importir tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah barang masuk dan keluar dari gudang. Mereka hanya berkewajiban memiliki tanda daftar gudang (TDG) sebagai syarat melakukan kegiatan perdagangan.
Atas temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada pemerintah agar mengevaluasi ulang pelaksanaan program swasembada bawang putih dengan catatan bila inisiasi kebijakan hanya bersifat sektoral. Rekomendasi lainnya terkait pentingnya membangun sistem integrasi data antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah khususnya antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Pemda.
Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, disepakati KPK akan membuat rekomendasi gabungan dari hasil kedua kajian termasuk hasil kajian-kajian KPK lainnya tentang komoditas strategis untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian dalam waktu dekat.
Baca:
- Suap Izin Impor Bawang Putih, ‘Jalur Lain’ Berujung Tahanan KPK
- KPPU Cium Persaingan Tak Sehat Industri Bawang Putih
Soal impor bawang putih tidak hanya KPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun mencium aroma tak sedap dari persaingan tersebut. Pada pertengahan Agustus lalu KPPU mengungkapkan kejanggalannya dengan kinerja dua kementerian yang terkait dengan komoditas ini, utamanya setelah dilakukan perubahan kebijakan tata niaga impor dengan penerbitan rekomendasi impor (RIPH) oleh Kementan yang dijadikan masukan oleh Kemendag untuk menerbitkan surat persetujuan impor (SPI).
