Selasa, 13 August 2019

Suap Impor Bawang Putih Menyasar Pejabat Dua Kementerian

KPK menggeledah tiga lokasi, dua diantaranya ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemedag dan Dirjen Hortikultura Kementan.
Aji Prasetyo
Penyidik bersama Ketua KPK saat menunjukkan barang bukti uang hasil OTT dugaan suap perizinan impor bawang putih. KPK menetapkan 6 orang tersangka, yang salah satunnya anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait dugaan kasus korupsi (suap) impor bawang putih yang menjerat anggota DPR RI I Nyoman Dhamantra. Ketiga lokasi tersebut yaitu ruang Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementrian Pertanian, ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan, dan ruang kerja Dhamantra di DPR RI. 

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dalam penggeledahan tersebut tim melakukan penyitaan yang diduga terkait dengan perkara. "Sejauh ini diamankan sejumlah dokumen terkait dengan impor yang jadi kewenangan Kementan dan Kemendag," kata Febri dalam keterangannya, Senin (12/8/2019). Baca Juga: Suap Izin Impor Bawang Putih ‘Jalur Lain’ Berujung Tahanan KPK

 

Namun Febri belum menjelaskan lebih jauh dokumen apa yang dimaksud dan apa keterkaitan antara dua petinggi Kemendag dan Kementan itu dalam perkara ini. Sebab, hingga berita ini diturunkan penggeledahan masih berlangsung di tiga lokasi tersebut. 

 

Kepala Biro Humas Kemendag Fajarini Puntodewi enggan berbicara banyak mengenai penggeledahan ini. "Kami menunggu keterangan dari KPK ya," ujarnya saat dikonfirmasi Hukumonline. Sementara Dirjen Hortikultura Kementan Suwandi belum membalas konfirmasi Hukumonline

 

KPK memang sempat menyindir kinerja dua kementrian ini dalam konferensi pers penetapan Dhamantra sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya telah melakukan kajian terhadap Komoditas Pangan Strategis, Bawang Putih selama tahun 2017. 

 

Dari situ KPK menemukan beberapa hal yang memerlukan perbaikan yaitu belum adanya disain kebijakan yang komperehensif dari Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada komoditas bawang putih. Selain itu, dukungan informasi atas lahan-lahan pertanian yang secara riil bisa dipergunakan dalam mewujudkan swasembada bawang putih juga belum optimal. 

 

"Perbaikan pada aspek pelaksanaan meliputi belum optimalnya peran pemerintah dalam mengevaluasi kewajaran kenaikan harga bawang putih di pasar dan pada aspek pengawasan yaitu belum optimalnya pengawasan Kementerian Perdagangan terhadap distribusi penjualan bawang putih impor," ujar Agus. 

 

Rekomendasi KPK dalam pembenahan tata niaga komoditas bawang putih adalah dalam aspek perencanaan, yaitu membuat kesepakatan bersama antara kementerian terkait dan menurunkan ke dinas kabupaten terkait untuk membuat pelaksanaan komitmen mensukseskan swasembada. KPK juga merekomendasikan Kementerian Pertanian membuat grand design menyeluruh tentang swasembada bawang putih dari produksi hingga pasca panen. 

 

Selanjutnya, rekomendasi KPK dalam tahap pelaksanaan adalah Kementerian Perdagangan menyusun acuan untuk menilai kelayakan harga komoditas bawang putih impor di tingkat konsumen dengan merevisi Permendag Nomor 20 tahun 2017 untuk memasukan bawang putih sebagai daftar kebutuhan pokok yang wajib dilaporkan distribusinya dan melakukan post audit atas laporan stok distributor dari aspek pengawasan.

 

"KPK mengingatkan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian agar secara serius melakukan pembenahan menyeluruh dalam kebijakan dan proses impor pangan karena hal ini sangat terkait kepentingan masyarakat Indonesia secara langsung. Suap terkait impor produk pangan dan hortikultura ini bukan kali ini saja terjadi," katanya. 

 

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Sebagai pemberi yaitu Afung, Doddy, dan Zulfikar disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara penerima yaitu Dhamantra, Mirawati Basri, dan seorang swasta Elviyanto disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Keenam tersangka baik pemberi dan penerima ditahan selama 2 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. INY ditahan di Polres Metro Jakarta Timur; MBS ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK; ELV ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK; CSU ditahan di Rutan Klas I Cabang KPK; DDW ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur; ZFK ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. 

 

Sebelumnya, KPK menduga Dhamantra memperdagangkan pengaruhnya (trading influence) untuk mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan untuk kuota impor bawang putih. 

 

Dharmantra memang bukan merupakan pejabat, bahkan pegawai kementerian tersebut. Namun, sebagai anggota DPR Komisi VI, ia memiliki tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi Nasional. "Jadi ini trading influence," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konperensi pers di kantornya, Kamis (8/8/2019) malam. 

 

Perdagangan pengaruh memang belum diatur secara spesifik dalam UU Pemberantasan Tipikor, tapi KPK menemukan dugaan kuat terjadinya pemberian uang suap kepada Dharmantra melalui orang kepercayaannya Mirawati Basri dan seorang swasta Elviyanto. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua