Terorisme
OPINI

Terorisme

Kata 'terorisme' berasal dari kata 'teror'. Artinya, suatu kegiatan (umumnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan). Baik kegiatan fisik maupun non-fisik, dilakukan agar menimbulkan ketakutan/rasa cemas orang lain dan bahkan timbul korban fisik/jiwa, dalam rangka mencapai tujuan orang atau kelompok yang melakukan teror tersebut.

•Bacaan 2 Menit
AL
Penulis Opini

Selain itu, berbagai konvensi internasional dapat ditegakkan tanpa harus menjadikan hukum internasional, yang memang tidak adanya kekuatan polisi internasional. Dengan tidak adanya kekuatan "polisi internasional" untuk menegakkan hukum internasional, segala masalah hukum internasional dapat diselesaikan melalui forum interpol ini.

Kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satu badan politik internasional pun yang secara efektif mampu menangani kasus-kasus terorisme. Bahkan PBB (United Nation) ternyata ruang geraknya sangat terbatas dengan sekadar mengeluarkan resolusi yang sering kali tidak dipatuhi oleh pihak-pihak dimaksud. Sebab betapapun juga, aksi teror ini merupakan pilihan cara bertindak dari negara pendukung sebagai akibat "kekalahan" di forum diplomasi atau di medan peperangan.

Belakangan ini format aksi teror telah berkembang, baik aspek tujuan, modus operandi, maupun dimensinya. Namun, tetap dipertahankan ciri kekejamannya. Oleh karena itu, perlu adanya langkah sequensial melalui upaya konsepsional, di samping secara horisontal mencakup lingkup antara negara.

Masalah terorisme telah menjadi perhatian dunia, hal ini terbukti adanya pernyataan internasional dan resolusi dari PBB antara lain:

1.      Pernyataan Majelis Umum PBB tentang " Human Right And Terrorism " (hak asasi dan terorisme).

2.      Resolusi PBB No. 1377 yang intinya mengutuk terorisme.

3.      Resolusi PBB No. 7158 tentang "perintah" untuk ikut andil dalam kegiatan anti terorisme bagi anggotanya.

4.      Ditambah beberapa konvensi / perjanjian internasional, antara lain:

a.   Konvensi Tokyo (1963) tentang pembajakan pesawat terbang.

b.   Konvensi the Hague (1970) tentang pembajakan pesawat terbang.

c.   Konvensi Montreal (1971) tentang pembajakan pesawat terbang.

d.   Konvensi Penyanderaan (1979).

e.   Konvensi Proteksi Tenaga Nuklir (1980).

f.    Konvensi Declaration G.7 on Terrorism (1996).

g.  Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).

h.  Convention for the Suppression of Terrorist Bom Bings (1997).

Upaya lebih lanjut ada beberapa negara yang membentuk konvensi regional tentang pemberantasan terorisme, yaitu konvensi yang dibentuk oleh : Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Uni Eropa, Organisasi Negara Kawasan Amerika (OAS), dan Negara Negara Kawasan Asia Selatan (SAARC). Di samping itu, ada beberapa negara yang telah memiliki UU Anti Teroris, seperti : Australia, India, Inggris, Israel, Jepang, Kanada, Pakistan dan Prancis.

Landasan hukum mengenai pembasmian terorisme secara umum, terdapat dalam:

1.  Pasal 38.1 Statuta Pengadilan Internasional tentang sikap dan tindakan bagaimana yang dibenarkan bila negara menetapkan tata cara penyelesaian sengketa melalui penggunaan kekerasan bersenjata.

Ahwil Lutan

Inspektur Jendral Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info