Terorisme
OPINI

Terorisme

Kata 'terorisme' berasal dari kata 'teror'. Artinya, suatu kegiatan (umumnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan). Baik kegiatan fisik maupun non-fisik, dilakukan agar menimbulkan ketakutan/rasa cemas orang lain dan bahkan timbul korban fisik/jiwa, dalam rangka mencapai tujuan orang atau kelompok yang melakukan teror tersebut.

•Bacaan 2 Menit
AL
Penulis Opini

Kegiatan teror sudah berlangsung sejak manusia mengenal konflik mulai zaman Jenghis Khan, revolusi Perancis, sampai saat ini, dan umumnya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mengalami konflik. Alat yang sering digunakan pada umumnya adalah senjata api dan bahan peledak. 

Terorisme
Hukumonline

Alat ini menimbulkan daya kejut yang luar biasa serta menimbulkan rasa takut/cemas jika terjadi berulang ulang. Bisa juga menggunakan gerombolan manusia dengan teriakan atau melempar batu dan alat lainnya. Teror lain bisa menggunakan telepon, selebaran, berita di mass media. Teror semacam ini biasanya untuk menimbulkan rasa cemas/gangguan psikhologis.

Perkembangan kelompok teroris dunia cukup pesat. Sampai saat ini, di perkirakan sudah lebih dari 50 kelompok teroris dunia yang tersebar di mana-mana. Pengelompokan teroris dapat dilihat dari tujuan, motifasi dan ideologinya. Kelompok teroris yang terkenal di dunia antara lain : kelompok Irlandia Utara (IRA), Red Army of Japan, Red Brigade di Italia, dan Germany Red Army Faction.

Kenyataan membuktikan bahwa hampir seluruh kejadian terorisme yang tercatat di berbagai negara menunjukkan indikasi sebagai terorisme internasional. Sebagaimana pendapat FBI dalam seminar internasional tentang terorisme yang menyatakan bahwa "most if not all of the countries represented here been touched by the hand of terrorism" (FBI, 1999).

Beberapa data terorisme yang melanda di berbagai negara antara lain:

1. Amerika, sejak tahun 1970 sampai dengan 1979 tercatat 5.000 aktivitas teroris berupa : peledakan bom, pembunuhan, penculikan, dan pembajakan pesawat udara.

2. Irlandia Utara, sejak tahun 1969 sampai dengan 1977 tercatat lebih dari 10.000 kasus peledakan bom.

3. Australia, sejak tahun 1971 sampai dengan 1988 tercatat 38 kali peledakan bom yang ditujukan pada berbagai kedutaan asing di Australia seperti : Kedutaan Vietnam, Inggris, dan Amerika.

Selain itu, beberapa kisah pembajakan yang cukup menonjol, antara lain:

1.            Penyanderaan para atlit Israel dan Olympiade Munich tahun 1972 yang terkenal dengan sebutan "Black September".

2.            Pembajakan Pesawat Lufthansa Ke Mogadishu tahun 1977.

3.           Peledakan Pesawat Korea Selatan "Korean Airlines Boeing 727" tahun 1987.

4.            Pembajakan Pesawat Garuda "Woyla " tahun 1984.

5.            Peledakan Bursa Efek Jakarta tahun 2001, yang diindikasi kuat oleh Polri mempunyai jaringan internasional melibatkan warga negara Malaysia.

Bahkan bukan hal yang tidak mungkin, kegiatan separatis kasus peledakan, pembunuhan, dan penculikan seperti di Aceh dan Irja merupakan aksi terorisme. Sejalan dengan sederetan aksi terorisme, kita juga mengenal sederetan nama kelompok teroris yang terkenal dengan aksi kekejamannya seperti:

1. Irish Republican Army di Irlandia Utara.

1.   Basque Nationalist Movement di Spanyol.

2.    Baader Meinhof Gang di Jerman.

3.    Red Help Group di Netherland.

4.    Red Brigade di Italia.

5.    France's Direct Action di Perancis.

6.   Belgium's Fighting Communist Cell di Belgia.

Beberapa negara telah membentuk satuan khusus dalam badan kepolisian yang selalu memonitor dan mewaspadai terhadap kegiatan terorisme, antara lain seperti:

1.   Australia Justice Commandos of The Armenian Genoliide (Jcag).

2.    Jerman Gsg 9.

3.    Italia Carabinierri.

4.    Jepang Kidotai.

5.    Spanyol Guarda Civil.

6.   China Spc.

Konvensi international

Betapapun luasnya implikasi idiologis dan politis dari suatu aksi teror, namun dalam upaya pencegahan, pada akhirnya akan dihadapkan kepada masalah-masalah strategis dan taktis dari suatu penggelaran kekuatan penegakkan hukum. Hal ini bertolak dari suatu pengalaman bahwa bagaimanapun juga aksi teror akan berpusat pada suatu "tempat kejadian perkara" atau TKP sebagai suatu "crime scene".

Crime scene ini akan menjadi pusat dari segala upaya diplomasi, penanganan korban, penindakan represif, pembuktian di pengadilan. Bahkan, akan menjadi dasar penentuan suatu yuridiksi negara yang akan menjadi pangkal tolak upaya diplomasi, ekstradisi, serta konvensi-konvensi internasional yang relevan.

Jaringan pertukaran informasi antar-negara dilaksanakan dengan memanfaatkan forum netral yang dikenal sebagai "Forum Interpol" yang dapat menjamin bagi mobilitas suatu kesatuan bersenjata yang akan melintasi batas-batas antar negara, di samping instrumen hukum lainnya dalam lingkup internasional seperti ekstradisi, bantuan penangkapan dan identifikasi pelaku ataupun penanganan korban pada pasca aksi teror.

Selain itu, berbagai konvensi internasional dapat ditegakkan tanpa harus menjadikan hukum internasional, yang memang tidak adanya kekuatan polisi internasional. Dengan tidak adanya kekuatan "polisi internasional" untuk menegakkan hukum internasional, segala masalah hukum internasional dapat diselesaikan melalui forum interpol ini.

Kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satu badan politik internasional pun yang secara efektif mampu menangani kasus-kasus terorisme. Bahkan PBB (United Nation) ternyata ruang geraknya sangat terbatas dengan sekadar mengeluarkan resolusi yang sering kali tidak dipatuhi oleh pihak-pihak dimaksud. Sebab betapapun juga, aksi teror ini merupakan pilihan cara bertindak dari negara pendukung sebagai akibat "kekalahan" di forum diplomasi atau di medan peperangan.

Belakangan ini format aksi teror telah berkembang, baik aspek tujuan, modus operandi, maupun dimensinya. Namun, tetap dipertahankan ciri kekejamannya. Oleh karena itu, perlu adanya langkah sequensial melalui upaya konsepsional, di samping secara horisontal mencakup lingkup antara negara.

Masalah terorisme telah menjadi perhatian dunia, hal ini terbukti adanya pernyataan internasional dan resolusi dari PBB antara lain:

1.      Pernyataan Majelis Umum PBB tentang " Human Right And Terrorism " (hak asasi dan terorisme).

2.      Resolusi PBB No. 1377 yang intinya mengutuk terorisme.

3.      Resolusi PBB No. 7158 tentang "perintah" untuk ikut andil dalam kegiatan anti terorisme bagi anggotanya.

4.      Ditambah beberapa konvensi / perjanjian internasional, antara lain:

a.   Konvensi Tokyo (1963) tentang pembajakan pesawat terbang.

b.   Konvensi the Hague (1970) tentang pembajakan pesawat terbang.

c.   Konvensi Montreal (1971) tentang pembajakan pesawat terbang.

d.   Konvensi Penyanderaan (1979).

e.   Konvensi Proteksi Tenaga Nuklir (1980).

f.    Konvensi Declaration G.7 on Terrorism (1996).

g.  Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).

h.  Convention for the Suppression of Terrorist Bom Bings (1997).

Upaya lebih lanjut ada beberapa negara yang membentuk konvensi regional tentang pemberantasan terorisme, yaitu konvensi yang dibentuk oleh : Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Uni Eropa, Organisasi Negara Kawasan Amerika (OAS), dan Negara Negara Kawasan Asia Selatan (SAARC). Di samping itu, ada beberapa negara yang telah memiliki UU Anti Teroris, seperti : Australia, India, Inggris, Israel, Jepang, Kanada, Pakistan dan Prancis.

Landasan hukum mengenai pembasmian terorisme secara umum, terdapat dalam:

1.  Pasal 38.1 Statuta Pengadilan Internasional tentang sikap dan tindakan bagaimana yang dibenarkan bila negara menetapkan tata cara penyelesaian sengketa melalui penggunaan kekerasan bersenjata.

2.  Ketentuan tentang Penggunaan Kekerasan Bersenjata tercantum dalam Konvensi Geneva dan the Hague, yaitu dalam suatu sengketa bersenjata melukai dan memusnahkan anggota dan instalasi militer lawan merupakan keharusan yang harus diambil dan dibenarkan secara hukum internasional, sedangkan menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata jelas-jelas dilarang.

Teror dan anti-teror

Secara garis besar, tujuan dari aksi teror dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori besar, yaitu :

1.      Irrational terror, yaitu aksi teror yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tujuannya kurang masuk akal.

2.            Criminal terror, yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tujuannya untuk kepentingan kelompoknya. Misalnya Yakuza, Mafia, Organizatia. Kelompok atau sekte agama tertentu dapat dimasukkan dalam kategori ini.

3.            Political terror, adalah kegiatan teror yang dilakukan oleh kelompok atau jaringan yang bertujuan politik. Kelompok inilah yang menjadi masalah dunia, dan makalah ini akan fokus pada kelompok ini.

4.            State terror, adalah aksi teror yang dilakukan oleh penguasa suatu terhadap rakyatnya untuk membentuk perilaku dari segenap lapisan masyarakat. Contohnya antara lain, Kaisar Nero dan Idi Amin di Uganda.

Batasan mengenai political terror sampai saat ini belum ada kesepakatan internasional yang dapat dibakukan. Figur Yasser Arrafat bagi masyarakat Israel adalah tokoh teroris yang harus dieksekusi, tetapi bagi bangsa Palestina dia adalah freedom fighter. Begitu pula dengan founding fathers Negara Israel yang pada waktu itu dicap sebagai teroris, setelah Israel merdeka mereka dianggap sebagai pahlawan bangsa dan dihormati.

Pada prakteknya, ada perbedaan yang cukup mencolok mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh political terror di mana mereka berada. Bagi kelompok teroris yang berada di negara yang sudah mapan alam demokrasinya dengan supremasi hukum yang kuat, tujuan mereka adalah mengubah kebijakan. Sementara kelompok teroris yang berada di negara yang belum mapan institusi demokrasi dan supremasi hukumnya, maka tujuan mereka pada umumnya adalah merombak struktur politik. Persamaannya adalah teror sebagai alat yang digunakan untuk "menekan" atau mengubah keseimbangan.

Munculnya aksi teror tidak dapat dicegah oleh karena beberapa hal, yaitu:

1.    Mudah mendapat calon anggota dan proses rekruitmen juga aktif.

2.   Biayanya murah oleh karena organisasinya sangat kecil dan fleksibel.

3.    Hasil kegiatan cepat diperoleh.

4.   Hasil yang spektakular akan meningkatkan mobil mereka.

Berikutnya, aksi teror tidak mudah ditangani sebagaimana perkiraan masyarakat awam oleh karena beberapa hal, yaitu:

1.   Intelegensia tokoh pendirinya atau anggota inti tergolong orang-orang yang pintar dan " jenius ".

2.   Timbul dari situasi masyarakat yang timpang atau "sakit"

3.   Memegang azas kerahasiaan yang tinggi sebagai landasan utama bagi organisasi mereka.

4.   Mempertahankan keberadaan mereka berada pada posisi "gelap" sedangkan posisi aparat pemerintah berada di tempat yang "terang".

5.   Memilih target yang unprotected atau yang lemah tetapi ada bobotnya.

6.   Ada dukungan secara tertutup dari luar negeri.

Pada mulanya kelompok-kelompok teror bekerja sendirian beraksi dalam batas wilayah negara masing-masing. Akan tetapi pada tahun 1970-an mereka mengembangkan kerjasama yang meliputi pertukaran intelijen, latihan (termasuk instruktur), perlengkapan operasional, sampai pada operasi. Yang dimaksud dengan kerja sama operasi adalah bukan dalam bentuk joint operation, tetapi sasaran operasi. Misalnya, Japanese Red Army melakukan serbuan di Pelud Lod, Israel, atas nama PLO, kemudian ETA (separatis Basque) menyerang Instalasi Itali di Spanyol atas nama Brigade Merah Italy (Rossa Brigade).

Akan tetapi, perkembangan yang paling menonjol adalah peran Libia yang mengembangkan kamp-kamp terroris di wilayah nasionalnya. Situasinya menjadi semakin rumit oleh karena ada negara Arab yang secara tertutup "memelihara" kelompok-kelompok teror untuk memperkuat political leverage mereka. Caranya, dengan memanfaatkan faksi-faksi pejuang Palestina yang jumlahnya puluhan. Modus operandi yang paling popular pada tahun 1970-an sampai mendekati akhir tahun 1980-an adalah pembajakan pesawat penumpang komersil.

Potret teroris mengalami perubahan yang sangat drastis sewaktu kamp di Peshawar, Pakistan, dikembangkan untuk "membebaskan" Afganistan dari tangan Uni Soviet. Bukan rahasia bahwa CIA terlibat di dalam proses rekruitmen yang mendidik, melatih, dan melengkapi dengan perlengkapan perang. Siapa saja atau bangsa apa saja yang bergerak untuk berjuang di bawah Panji Mujahidin sudah pasti akan ditampung di sana. Masalahnya adalah sewaktu Uni Soviet mundur dari Afganistan, puluhan ribu sukarelawan di kamp tersebut kehilangan "pekerjaan". Mereka terdiri dari multietnik, sudah mendapatkan bekal ketrampilan teroris, dan sudah terbentuk sebagai alat yang siap digunakan.

Kabarnya, ketrampilan khusus yang dibekali oleh CIA adalah bombings, termasuk teknik peledakan dengan menggunakan mobil. Pertanyaan yang sangat mengusik ialah, siapa pengguna mereka sekarang ini dan di mana mereka sekarang ini?

Doktrin Mao Zedong, yaitu ikan dan air. Upaya untuk memerangi aksi teror berkaitan dengan mempersempit airnya dan menangkap ikannya. Pengertian mempersempit air, artinya perlu memahami semua aspek yang terkait, sehingga bisa diambil langkah-langkah yang tepat. Kemudian mengenai ikannya, artinya mengenali aktornya dan semua aspek yang terkait. Yang pertama, mengenai ikan, sudah sedikit disentuh pada bagian depan makalah ini. Kini yang kedua, mengenai air. Ada 4 (empat) aspek yang terkait erat di dalam upaya memerangi upaya teror, yaitu:

1.   Aspek politik

Pada aspek ini ada 3 dimensi politik yang perlu dicermati, yaitu aspirasi politik yang melandasi kepentingan teroris, peta politik domestik, dan peta politik regional global. Dengan memahami peta besar politik, ada peluang untuk memotong kepentingan teroris. Kemudian bisa mendapatkan dukungan dari kekuatan politik domestik, dan pada gilirannya ada ruang untuk manuver politik ke luar negeri.

2.   Aspek hukum

Banyak negara tidak memiliki perangkat hukum untuk menangkal aksi teror, tetapi banyak pula negara yang sudah bersiap sedini mungkin. Jepang merupakan contoh yang baik, oleh karena mampu memperkecil ruang gerak JRA sehingga tidak mungkin mereka hidup di dalam negeri. Bahkan, tidak ada ruang dan peluang untuk melakukan kaderisasi.

Pelajaran dari Turki menunjukkan bahwa mereka mampu menyiapkan perangkat hukum yang menjerat aksi teror dari pihak Kurdi dan terhindar dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Perangkat hukum internasional yang berkembang belakangan ini sudah menyangkut jaringan perbankan. Artinya, apabila ada bank yang diketahui menyimpan dana pihak terrorist, maka mereka akan kena sanksi internasional.

Ada langkah yang nyata dari masyarakat dunia (baca: AS dan sekutunya) untuk membekukan aset pihak teroris, termasuk negara sponsornya, dan hal ini sudah dilaksanakan.

3.   Aspek administrasi (dalam arti luas)

Pada negara negara yang sudah mapan alam demokrasinya, kepala wilayah adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayahnya. Misalnya, ada pihak insiden teror di wilayah Jakarta Selatan, maka Gubernur DKI akan berupaya agar dinamika kehidupan di wilayah lainnya tetap berjalan seperti biasa. Dan pemerintah pusat tentunya berupaya agar roda kehidupan nasional tetap berjalan normal.

Dalam kasus teror, dapat dibedakan lokasi kejadian, daerah yang kritis (perimeter), daerah sekeliling (penyangga), dan daerah yang aman. Bagaimanapun juga roda kehidupan nasional harus berjalan normal. Artinya, harus ada konsep manajemen yang menangani daerah perimeter, daerah penyangga, dan daerah aman. Tanpa manajemen yang baik, maka satu insiden teror akan mampu menghentikan roda kehidupan nasional.

4.    Aspek operasional

Di sini kesiapan satuan anti terror akan berperan, kemudian dibantu oleh semua pihak yang terkait. Misalnya, jajaran rumah sakit, satuan militer, paramiliter, pemadam kebakaran. Masalahnya yang dihadapi adalah bagaimana membentuk satu kesatuan operasi yang terbentang dari pusat sampai ke lokasi. Unsur-unsur yang esensial antara lain adalah Kodal, Striking Team, Komunikasi Lini Pendukung.

Penguasaan terhadap keempat aspek tersebut masih perlu didukung dengan aspek lainnya seperti pengetahuan dalam bidang sosio-kultural, sosio-ekonomi, psikologi, media massa, perbankan (termasuk asuransi), transportasi, kimia, dan sekarang ini pakar domain komputer menjadi kebutuhan pokok.

Komjen Pol. Drs. Ahwil Lutan, SH, MBA, MM adalah Inspektur Jendral Kepolisian Republik Indonesia  (Polri)

 

Makalah ini disampaikan pada seminar sehari "Sosiologi Hukum" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di jakarta pada 25 Maret 2002

Ahwil Lutan

Inspektur Jendral Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info