Terpidana perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung tahun 2017 Freddy Lumban Tobing akhirnya bisa menghirup udara bebas. Freddy yang dalam perkara tersebut merupakan Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) itu mempunyai kesempatan menikmati masa tua bersama keluarga setelah ia menjalani pidana yang dijatuhkan.
Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono telah melaksanakan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2546 K/Pid.Sus/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama terpidana Freddy Lumban Tobing yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan diputus majelis hakim dengan pidana penjara 1 tahun dan 4 bulan dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.
“Karena Terpidana telah selesai menjalani masa penahanan selama 1 tahun dan 4 bulan maka Senin, 20/7/2020 Terpidana telah dibebaskan dari Rutan KPK. Selain itu Terpidana juga telah melaksanakan kewajiban membayar uang denda sebesar Rp50 juta dan uang pengganti sebesar Rp1,186 miliar yang dibayarkan ke negara melalui rekening penampungan KPK,” ujar Ali.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung ini memperkuat putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya yang menghukum Freddy dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1,186 miliar. (Baca: Mantan Menkes Restui Penunjukan Langsung Penanganan Proyek Flu Burung)
Sebenarnya KPK selaku penuntut umum dalam tuntutannya meminta majelis menghukum Freddy dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara ditambah pidana denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun majelis hakim tingkat pertama yang diketuai Ni Made Sudani memutuskan dihukum 1 tahun 4 bulan denda Rp50 juta dan pidana tambahan karena terbukti melakukan korupsi sesuai dakwaan subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Terdakwa sejumlah hal yang dinilai hakim merupakan hal yang memberatkan dan meringankan untuk Freddy. “Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pembangunan, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, memboroskan keuangan negara. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, sudah lanjut usia dan belum pernah dihukum," ungkap Made.
Perbuatan Freddy dilakukan bersama-sama dengan Ratna Dewi Umar selaku Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Tatat Rahmita Utami selaku Direktur Trading PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD).
