Terpidana Korupsi Kasus Flu Burung Dibebaskan Setelah Dipidana 16 Bulan
Berita

Terpidana Korupsi Kasus Flu Burung Dibebaskan Setelah Dipidana 16 Bulan

​​​​​​​Putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit

Tujuannya agar PT KFTD yang sebelumnya telah sepakat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada PT CPC untuk ditetapkan menjadi penyedia barang dan jasa, dengan cara mempengaruhi panitia pengadaan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis barang, daftar barang dan jumlah barang berdasarkan data yang berasal dari PT CPC dengan Spesifikasi yang mengarah pada produk perusahaan tertentu sesuai keinginan PT CPC.

Tindakan Freddy bersama pelaku lain tersebut pun memperkaya Freddy selaku Direktur Utama PT CPC sejumlah Rp10,861 miliar dan memperkaya korporasi yaitu PT KFTD sejumlah Rp1,469 miliar yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp12,331 miliar. (Baca: KPK Bantah Hanya Bidik Eks Menteri)

Awal perkara

Mulanya perkara ini berawal ketika Kementerian Kesehatan akan mengadakan kegiatan pengadaan Reagen dan Konsumable yang pembiayaannya berasal dari DIPA APBN-P Tahun 2007 pada Januari 2007. Freddy kemudian menemui Direktur PT Elo Karsa Utama (EKU) Suwandi Surjo Rahardjo. Freddy meminta agar PT CPC dapa ditunjuk PT EKU sebagai sub-distributor khusus Reagan dan Konsumable lalu tercapailah kesepakatan sesuai dengan permintaan Freddy.

Selain itu ia juga menemui Direktur Trading PT Kimia Farma Trading Distribution (KFTD) Tatat Rahmita Utami. Kesepakatannya PT CPC akan memberikan dukungan kepada PT KFTD dalam pengadaan Reagen dan Konsumable dengan harga penawaran Rp27,773 miliar dengan diskon 4 persen sebagai "management fee" dari PT CPC kepada PT KFTD.

Setelah itu Freddy menemui Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar dan menyampaikan keinginannya untuk mengikuti pengadaan di Kemenkes. Atas permintaan itu, Ratna Dewi menyampaikan pengadaan Reagen dan Konsumable belum ada, dan jika ada dipersilakan untuk mengikuti.

Saat Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar pada September 2007 mendapat tambahan alokasi APBN-Perubahan 2007 sebesar Rp30 miliar untuk pengadaan Reagen dan Konsumable. Ratna Dewi lalu mengajukan terms of reference ke Kementerian Keuangan berdasarkan data yang didapat dari Freddy sehingga spesifikasi mengarah ke produk PT CPC.

Pada Oktober 2007, Ratna Dewi lalu meminta arahan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk pengadaan tersebut dan Siti Fadilah memerintahkan agar pengadaan dilakukan dengan penunjukkan langsung yang akan dikerjakan PT KFTD. Atas perintah tersebut, Ratna Dewi memerintahkan panitia pengadaan bersiap melaksanakan proses pengadaan dengan metode Penunjukkan Langsung dengan alasan situasi masih dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) Flu Burung dan menunjuk sebagai pelaksana pekerjaan adalah PT KFTD.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info