Konsumen dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah lepas dari informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Sebelum membeli makanan, konsumen melihat foto dan keterangan produk. Ketika berbelanja melalui marketplace, konsumen mempertimbangkan harga, diskon, ulasan, rating, serta informasi mengenai stok dan pengiriman. Dalam layanan perjalanan, konsumen mengandalkan foto kamar, fasilitas, dan keterangan mengenai layanan yang ditawarkan. Berbagai informasi tersebut menjadi dasar bagi konsumen untuk menentukan apakah suatu barang atau jasa akan dibeli atau tidak.

Dalam praktiknya, informasi kepada konsumen tidak selalu disampaikan dalam bentuk pernyataan yang secara terang-terangan salah. Justru persoalan yang lebih sulit muncul ketika informasi yang diberikan pelaku usaha secara literal dapat dianggap benar, tetapi cara penyajiannya menimbulkan kesan yang berbeda pada konsumen. Promosi seperti “diskon hingga 90%”, “gratis ongkir”, “harga mulai dari Rp9.999”, “tinggal 1 produk lagi”, atau “promo berakhir dalam 10 menit” merupakan contoh yang dapat ditemukan dengan mudah dalam perdagangan, khususnya perdagangan melalui platform digital.
Pertanyaannya, apakah informasi tersebut cukup hanya karena secara teknis tidak mengandung kebohongan? Atau, dalam perspektif pelindungan konsumen, informasi juga harus dinilai dari cara informasi tersebut dipahami dan memengaruhi keputusan konsumen?
Di sinilah persoalan misleading information menjadi penting untuk dibahas. Suatu informasi dapat saja tidak sepenuhnya salah, tetapi tetap dapat menyesatkan apabila disampaikan secara tidak lengkap, tidak jelas, atau menciptakan persepsi yang keliru mengenai barang, jasa, harga, maupun kondisi transaksi.
Hak Konsumen atas Informasi
Hak konsumen untuk memperoleh informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa informasi dalam transaksi konsumen bukan sekadar pelengkap kegiatan pemasaran. Informasi merupakan dasar bagi konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi.
Ketika konsumen membeli suatu barang atau jasa, keputusan tersebut dibentuk berdasarkan informasi yang tersedia. Karena itu, apabila informasi yang diberikan pelaku usaha tidak benar, tidak jelas, atau tidak jujur, keputusan konsumen dapat terbentuk berdasarkan pemahaman yang keliru. Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika informasi yang diberikan tidak sepenuhnya salah.
Benar Secara Literal, Menyesatkan Secara Persepsi
Dalam konteks perlindungan konsumen, penting untuk membedakan antara false information dan misleading information.
















