Peraturan Presiden (Perpres) No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengamanatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan untuk menerbitkan peraturan turunan.
Sebagai badan penyelenggara Jamina Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan telah menindaklanjuti amanat Perpres No.82 Tahun 2018 ini dengan menerbitkan sejumlah peraturan antara lain Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan BPJS Kesehatan yang diundangkan 18 Desember 2018 itu mengatur teknis administrasi kepesertaan JKN.
Sedikitnya, ada 3 ketentuan yang perlu dicermati peserta JKN. Pertama, pendaftaran bayi baru lahir. Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018 mewajibkan peserta JKN untuk mendaftarkan bayinya yang baru lahir paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) karena bayinya yang baru dilahirkan secara otomatis menjadi peserta PBI.
Pendaftaran bayi baru lahir ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan kepada BPJS Kesehatan melalui kantor cabang atau kantor kabupaten/kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan BPJS Kesehatan. Selain itu, bisa juga melalui mobile customer service. Pelaporan dilakukan dengan menunjukan identitas kepesertaan atau nomor induk kependudukan (NIK) ibu kandung atau nomor kartu keluarga (KK). Dalam pelaporan itu, perlu disertakan surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan (faskes) atau tenaga penolong persalinan.
“Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilairkan,” demikian bunyi Pasal 26 ayat (7) Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018.
Kedua, kepesertaan dan penjaminan peserta kategori pekerja penerima upah (PPU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada prinsipnya peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak PHK tanpa membayar iuran. Manfaat ini mencakup peserta PPU dan anggota keluarganya yang telah didaftarkan oleh pemberi kerja.
Tapi PHK yang dimaksud harus memenuhi salah satu kriteria yang sudah ditetapkan yakni PHK yang sudah ada putusan pengadilan hubungan industrial (PHI); PHK karena penggabungan perusahaan; PHK karena perusahaan pailit atau mengalami kerugian; atau PHK karena pekerja mengalami sakit berkepanjangan; dan tidak mampu bekerja.
Pelaporan terhadap peserta PPU yang mengalami PHK dilakukan oleh pemberi kerja. Pelaporan ini dilakukan melalui kantor cabang BPJS Kesehatan tempat pemberi kerja terdaftar. Ada beberapa dokumen yang harus dibawa ketika melakukan pelaporan yaitu dokumen pembuktian PHK, dokumen data peserta PHK, dan dokumen lain sesuai dengan kriteria PHK. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setiap bulan berjalan.
“Dalam hal pelaporan dilakukan lebih dari tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja dan Peserta berkewajiban membayar iuran bulan berikutnya,” demikian kutipan bunyi Pasal 45 ayat (6) Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018. Baca Juga: Perpres Ini Jamin Lebih dari 88 Jenis Penyakit Akibat Kerja
BPJS Kesehatan memberikan persetujuan tertulis terhadap pelaporan PHK yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian BPJS Kesehatan memberikan manfaat penjaminan kesehatan tanpa membayar iuran. Persetujuan ini mengaktifkan status kepesertaan peserta PHK selama 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama sampai 6 bulan.
Peserta PHK wajib melaporkan pengaktifan kembali status kepesertaan sebagai peserta PHK melalui kantor BPJS Kesehatan. Dalam melakukan pelaporan itu peserta PHK harus menunjukan kartu tanda penduduk (e-KTP), KK, dan menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan peserta belum bekerja. Pelaporan ini dilakukan setiap bulan sampai dengan peserta bekerja atau paling lama 6 bulan sejak terjadinya PHK.
Pemberi kerja dan pekerja tetap berkewajiban membayar iuran sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa PHK. Jika pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban ini atau terjadi sengketa PHK setelah pemberi kerja melakukan mutasi keluar dengan alasan PHK, maka BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepatuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, melaporkan kepada lembaga atau instansi yang menjalankan fungsi pengawas ketenagakerjaan.
Ketiga, penghentian sementara kepesertaan bagi peserta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Peserta yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Penghentian kepesertaan ini otomatis menghentikan manfaat pelayanan kesehatan yang dijamin JKN.
Ketika kembali ke Indonesia, peserta wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lama satu bulan setelah kembali dan berhak mendapat manfaat. Perlu dicatat, penghentian kepesertaan ini tidak berlaku bagi peserta PPU yang mendapat upah di Indonesia.
Untuk penghentian sementara kepesertaan, peserta atau pemberi kerja bisa melapor melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat. Laporan ini dilakukan dengan menyertakan salinan visa peserta dan/atau anggota keluarga; data anggota keluarga yang tinggal di luar negeri; izin tinggal di luar negeri; surat tugas belajar; surat tugas bekerja; surat pernyataan penghentian pembayaran gaji dari pemberi kerja; atau surat pemberitahuan dari sponsor.
Terbit 4 aturan turunan
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan BPJS Kesehatan sudah menerbitkan 4 peraturan turunan Perpres No.82 Tahun 2018. Pertama, Peraturan BPJS Kesehatan No.5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran dan Pencatatan Iuran. Kedua, Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan.
Ketiga, Peraturan BPJS Kesehatan No.7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan. Keempat, Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian Biaya Pelayanan Gawat Darurat.
Dari Peraturan BPJS Kesehatan itu menurut Iqbal ada banyak ketentuan baru yang perlu diperhatikan peserta JKN. “Misalnya, dalam Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018 ada ketentuan mengenai pendaftaran bayi baru lahir, penjaminan peserta PHK, dan penghentian sementara kepesertaan bagi peserta yang berada di luar negeri,” kata Iqbal ketika dihubungi, Selasa (26/3/2019).
Sekjen OPSI, Timboel Siregar, menyoroti ketentuan peserta PHK sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan No.6 Tahun 2018. Menurutnya, pelaporan terhadap peserta PPU yang mengalami PHK harusnya tidak hanya dilakukan oleh pemberi kerja, tapi juga pekerja. “Ini yang menyusahkan pekerja, harusnya pekerja juga bisa lapor,” usulnya.
