Tujuh bulan memimpin Indonesia, Tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi sorotan. Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menilai selama tujuh bulan perekonomian Indonesia tidak stabil. Bukan hanya masyarakat kelas menengah ke bawah, kalangan pengusaha juga merasakan hal yang sama.
“Saya melihat tim ekonomi Jokowi ini masih amatiran. Mungkin mereka doktor dan lulusan universitas luar negeri. Mereka jago teori, tapi ini Indonesia bung, anda harus mengerti jalanan,” ujar pengamat ekonomi, Drajad H Wibowo dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Kamis (30/4).
Menurut Drajad, harapan Presiden Jokowi dalam sektor penerimaan pajak belum maksimal. Meski pemerintah berupaya menggenjot sektor penerimaan pajak dari berbagai bidang, namun realisasinya baru terkumpul Rp28 triliun. Ia khawatir jika tidak segera dibenahi dengan mengambil terobosan, kemampuan pemerintah mudah digoyang oleh pasar.
“Mudah digoyang, karena pasar ragu dengan kemampuan pemerintah,” katanya.
Ia menilai kondisi perekonomian saat ini tidak dapat dianggap remeh. Soalnya, banyak perusahaan tepuruk seperti era 1998, di mana omset penjualan perusahaan terus mengalami penurunan. Terlebih, banyaknya pengusaha yang meminjam uang dalam bentuk valusa asing (valas), namun pendapatannya dalam bentuk rupiah.
“Kemudian dari sisi penghasilan mengalami penurunan. Kita menghadapi krisis untuk perusahaan-perusahaan dan ini akan mempengaruhi gaji karyawan dan rentetannya panjang,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN itu berpandangan, dari unsur politik, pasar sudah memvonis ketidakmampuan tim ekonomi Jokowi. Malahan, pasar di luar negeri sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap sejumlah rencana pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi.
“Mereka pasar menilai pemerintah Indonesia inkompetensi di bidang ekonomi dan mereka pasar di luar tidak yakin dengan rencana ekonomi. Dari sisi penerimaan negara berupa pajak yang berat, perusahaan kesulitan ekonomi. Karenaitu tolong perbaiki tim ekonominya, agar bisa meyakinkan pasar,” katanya.
Ia menyarankan agar tim ekonomi membuat terobosan dengan menggenjot penerimaan pajak dari sejumlah perusahaan besar yang bermasalah. Ia menilai masih adanya beberapa perusahaan terkait dengan kasus pajak. Jika saja pemerintah mau fokus mengejar penerimaan pajak dari perusahaan bermasalah, setidaknya lebih baik ketimbang menarik pajak dari perorangan.
“Dari pada mengejar yang kecil-kecil, mending dipantau yang besar-besar,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Jon Erizal, berpandangan kondisi yang dialami saat ini memperihatinkan. Meski pemerintah meyakinkan capaian target penerimaan pajak dari sektor ekonomi, namun DPR perlu mengawasi terus. Hal itu dilakukan agar sektor penerimaan pajak dapat terkontrol.
Ketua Panja Penerimaan Negara itu lebih jauh berpandangan, pentingnya kemampuan tim ekonomi pemerintah dalam mengatasi tingginya target pendapatan negara. Oleh sebab itu mesti melakukan strategi. Menurutnya, banyak negara luar yang menjadi eksportir tambang di dunia. Padahal, mereka tidak memiliki tambang.
“Padahal tambangnya ada di Indonesia, tentunya ini ada barang yang keluar dan tidak terkontrol,” ujarnya.
Perihal kemampuan tim ekonomi pemerintahan Jokowi, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk menilainya. Namun jika dirasa tidak mampu, maka Jokowi dapat melakukan pergantinan dengan berbagai pertimbangan matang. “Layak tidaknya terbang tim ekonomi Jokowi, silakan dinilai,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno menilai, jam terbang tim ekonomi pemerintahan Jokowi belum tinggi. Begitu pula dengan jam terbang Jokowi sebagai presiden. Makanya, kala Pilpres 2014 lalu, jam terbang kerap menjadi sorotan terhadap Jokowi. Maklum, saat mencalonkan diri dalam Pilpres, Jokowi belum merampungkan tugasnya satu periode menjadi Gubernur DKI.
“Orbitnya masih di lanet bumi, belum di pluto,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu lebih lanjut berpandangan, meski tidak memiliki jam terbang yang tinggi, setidaknya tim ekonomi dapat mengimbangi dengan tingginya semangat belajar. Ia menilai terdapat satu menteri di Kabinet Kerja yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, menteri Susi cepat belajar dan beradaptasi dengan bidang kelautan dan perikanan.
“Menteri susi,itu baru tapi cepat belajar dan menohok,” katanya.
Kendati demikian, Hendrawan berpandangan menjadi tidak adil perombakan kabinet di bidang ekonomi hanya didasarkan dari sektor penerimaan negara yang menurun. Boleh jadi, penempatan posisi yang tidak sesuai bidangnya menjadi bagian penyebab tidak tercapainya target pemerintah.
“Misalnya, menteri yang punya cita-cita bukan nawa cita, jadi masuknya karena sponsor. Jokowi dan timnya harus bisa mengidentifikasi dan melakukan pembenahan postur kabinet,” pungkasnya.
“Saya melihat tim ekonomi Jokowi ini masih amatiran. Mungkin mereka doktor dan lulusan universitas luar negeri. Mereka jago teori, tapi ini Indonesia bung, anda harus mengerti jalanan,” ujar pengamat ekonomi, Drajad H Wibowo dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Kamis (30/4).
Menurut Drajad, harapan Presiden Jokowi dalam sektor penerimaan pajak belum maksimal. Meski pemerintah berupaya menggenjot sektor penerimaan pajak dari berbagai bidang, namun realisasinya baru terkumpul Rp28 triliun. Ia khawatir jika tidak segera dibenahi dengan mengambil terobosan, kemampuan pemerintah mudah digoyang oleh pasar.
“Mudah digoyang, karena pasar ragu dengan kemampuan pemerintah,” katanya.
Ia menilai kondisi perekonomian saat ini tidak dapat dianggap remeh. Soalnya, banyak perusahaan tepuruk seperti era 1998, di mana omset penjualan perusahaan terus mengalami penurunan. Terlebih, banyaknya pengusaha yang meminjam uang dalam bentuk valusa asing (valas), namun pendapatannya dalam bentuk rupiah.
“Kemudian dari sisi penghasilan mengalami penurunan. Kita menghadapi krisis untuk perusahaan-perusahaan dan ini akan mempengaruhi gaji karyawan dan rentetannya panjang,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN itu berpandangan, dari unsur politik, pasar sudah memvonis ketidakmampuan tim ekonomi Jokowi. Malahan, pasar di luar negeri sudah tidak menaruh kepercayaan terhadap sejumlah rencana pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi.
“Mereka pasar menilai pemerintah Indonesia inkompetensi di bidang ekonomi dan mereka pasar di luar tidak yakin dengan rencana ekonomi. Dari sisi penerimaan negara berupa pajak yang berat, perusahaan kesulitan ekonomi. Karenaitu tolong perbaiki tim ekonominya, agar bisa meyakinkan pasar,” katanya.
Ia menyarankan agar tim ekonomi membuat terobosan dengan menggenjot penerimaan pajak dari sejumlah perusahaan besar yang bermasalah. Ia menilai masih adanya beberapa perusahaan terkait dengan kasus pajak. Jika saja pemerintah mau fokus mengejar penerimaan pajak dari perusahaan bermasalah, setidaknya lebih baik ketimbang menarik pajak dari perorangan.
“Dari pada mengejar yang kecil-kecil, mending dipantau yang besar-besar,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Jon Erizal, berpandangan kondisi yang dialami saat ini memperihatinkan. Meski pemerintah meyakinkan capaian target penerimaan pajak dari sektor ekonomi, namun DPR perlu mengawasi terus. Hal itu dilakukan agar sektor penerimaan pajak dapat terkontrol.
Ketua Panja Penerimaan Negara itu lebih jauh berpandangan, pentingnya kemampuan tim ekonomi pemerintah dalam mengatasi tingginya target pendapatan negara. Oleh sebab itu mesti melakukan strategi. Menurutnya, banyak negara luar yang menjadi eksportir tambang di dunia. Padahal, mereka tidak memiliki tambang.
“Padahal tambangnya ada di Indonesia, tentunya ini ada barang yang keluar dan tidak terkontrol,” ujarnya.
Perihal kemampuan tim ekonomi pemerintahan Jokowi, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk menilainya. Namun jika dirasa tidak mampu, maka Jokowi dapat melakukan pergantinan dengan berbagai pertimbangan matang. “Layak tidaknya terbang tim ekonomi Jokowi, silakan dinilai,” ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno menilai, jam terbang tim ekonomi pemerintahan Jokowi belum tinggi. Begitu pula dengan jam terbang Jokowi sebagai presiden. Makanya, kala Pilpres 2014 lalu, jam terbang kerap menjadi sorotan terhadap Jokowi. Maklum, saat mencalonkan diri dalam Pilpres, Jokowi belum merampungkan tugasnya satu periode menjadi Gubernur DKI.
“Orbitnya masih di lanet bumi, belum di pluto,” katanya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu lebih lanjut berpandangan, meski tidak memiliki jam terbang yang tinggi, setidaknya tim ekonomi dapat mengimbangi dengan tingginya semangat belajar. Ia menilai terdapat satu menteri di Kabinet Kerja yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, menteri Susi cepat belajar dan beradaptasi dengan bidang kelautan dan perikanan.
“Menteri susi,itu baru tapi cepat belajar dan menohok,” katanya.
Kendati demikian, Hendrawan berpandangan menjadi tidak adil perombakan kabinet di bidang ekonomi hanya didasarkan dari sektor penerimaan negara yang menurun. Boleh jadi, penempatan posisi yang tidak sesuai bidangnya menjadi bagian penyebab tidak tercapainya target pemerintah.
“Misalnya, menteri yang punya cita-cita bukan nawa cita, jadi masuknya karena sponsor. Jokowi dan timnya harus bisa mengidentifikasi dan melakukan pembenahan postur kabinet,” pungkasnya.