Kedua kubu memiliki sudut pandang berbeda terkait definisi dan kedudukan kuota internet. Pihak Pemohon menilai kuota internet merupakan hak milik (kebendaan) sekaligus barang tidak berwujud yang dapat habis digunakan. Sebaliknya, pihak kontra menganggap kuota internet hanyalah satuan pengukuran akses layanan jasa telekomunikasi (service access unit) berbasis kapasitas jaringan bersama (shared network capacity), bukan barang atau komoditas yang menjadi objek kepemilikan.
Pada putusannya, MK menyampaikan dalam pertimbangan hukum bahwa mengingat kuota internet hanya dapat diperoleh setelah pengguna membayarkan sejumlah uang miliknya, maka kuota internet harus diposisikan sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik.
“Nah, sebenarnya Putusan MK ini sudah cukup jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain-lain,” tegasnya.
Selain itu, MK memberikan perlindungan kepada pengguna jasa telekomunikasi yang masih memiliki sisa kuota internet dengan memberikan pilihan untuk mengakses akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lainnya.
“Artinya, mau apapun pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi itu tidak boleh menghanguskan kuota,” ucap Viktor.
Viktor menegaskan bahwa norma yang diuji adalah Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Pasal tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur formula penetapan tarif yang digunakan oleh penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. "Nah, ini pagar yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara terutama pemerintah," ucapnya.
Setelah adanya putusan ini, ia berharap pemerintah atau Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera menyusun peraturan pelaksana, baik berbentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, sebagai panduan bagi operator. Viktor juga mewanti-wanti pengaturan konstruksi hukum terkait benda tidak berwujud ini agar tidak timbul celah tindak pidana pencurian kuota internet.
