Dari persidangan yang berlangsung, Viktor menyimpulkan bahwa upaya melawan kekuatan besar tidak melalu harus menggunakan kekuatan yang sama besarnya.
“Artinya, teman-teman semua bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang dinilai merugikan hak konstitusional teman-teman semua, terutama dalam hal pelindungan konsumen,” ujarnya.
Pengawasan KPPU dan Perlindungan Konsumen
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menambahkan bahwa persoalan kuota internet yang hangus bukan hanya melibatkan durasi masa aktif, melainkan juga mekanisme pergantian paket kuota yang kerap tidak mengakomodasi sisa kuota dari paket lama. Hal ini harus menjadi catatan penting ketika Komdigi menyusun peraturan pelaksana.
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo. Foto: Tangkapan layar Zoom
Selain itu, YLKI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi para penyedia jasa telekomunikasi agar tidak ada persekongkolan antar-operator dalam menetapkan tarif kuota.
"YLKI mendorong untuk mengantisipasi hal ini terjadi dengan KPPU hadir untuk bisa sama-sama urun rembuk dalam hal menetapkan tarif kuota internet itu sendiri," ujarnya.
Rio juga memberikan pesan kepada penyedia jasa telekomunikasi agar tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk fitur kuota rollover. Apabila harganya melampaui daya beli masyarakat, konsumen pada akhirnya akan dipaksa kembali membeli paket internet bulanan biasa yang sanggup mereka jangkau.
Kini, pembahasan tarif tidak boleh lagi hanya melibatkan penyedia jasa dan regulator, tetapi lembaga konsumen juga perlu dilibatkan. Lembaga konsumen memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan praktik bisnis yang berjalan adil, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.
“Ini adalah tanggung jawab sosial kami sebagai lembaga konsumen untuk bisa membawa pesan dan juga memastikan suatu harga itu terjangkau dan juga lebih fair kepada konsumen,” tutupnya.
