Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia
OPINI

Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia

Langkah para pelaku usaha asuransi untuk secara kreatif dan inovatif menyiasati pengembangan potensi pasar asuransi yang diyakini begitu besar di Indonesia, ternyata tidak hanya dilakukan dengan mengembangkan jenis serta kekhususan produk asuransi.

•Bacaan 2 Menit
RS
Penulis Opini

Belum lagi, bila tertanggung tersebut secara gelap mata melakukan gugatan perdata dan mendudukkan bank tersebut sebagai tergugat dua ataupun turut tergugat atas wanprestasi terhadap pemenuhan klaim asuransi yang dijual melalui bank tersebut.

Sebaliknya, bila alasan tidak dibayarnya klaim asuransi  disebabkan perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa tertanggung telah melanggar azas the utmost good faith, misalnya dengan menyembunyikan penyakit yang sebenarnya ketika polis asuransi ditandatangani. Atau, misalnya calon tertanggung  sebenarnya tidak mempunyai insurable interest kepada obyek yang akan diasuransikannya. Padahal, kesalahan tersebut terjadi karena bank tersebutlah yang justru tidak melakukan pengecekan keadaan dari tertanggung sebelum perjanjian asuransi ditandatangani, maka hal ini akan pula dapat menimbulkan persoalan tersendiri antara Perusahaan asuransi dan bank, selain dari perusahaan asuransi dan tertanggung.

Saling kontrol antara perusahaan asuransi dengan bank dalam kerjasama bancassurance inilah bagian yang cukup sulit untuk dilaksanakan secara baik. Ini dikarenakan , walaupun sama-sama lembaga keuangan, kedua lembaga ini memiliki jiwa aktivitas yang sangat berbeda. Bank yang dimasuki oleh produk asuransi akan memberikan perhatian pertama kepada stabilitas pasar dari produk-produk perbankannya, sehingga bank dapat saja hanya sekedar menjalankan upaya penjualan produk tanpa memahami prinsip-prinsip asuransi yang berlaku.

Sebaliknya, perusahaan asuransi sendiri sebagai pemilik produk yang akan dijual dan yang akan tetap bertanggungjawab terhadap resiko pertanggungan  , akan sangat menaruh perhatian dalam aktivitas kontrak asuransi melalui pemasaran bank tersebut. Hubungan hukum keagenan yang mendasari bancassurance secara umum lebih mendudukkan kedua belah pihak sebagai mitra yang sejajar yang membuat sulit bagi perusahaan asuransi untuk terus menerus memberikan instruksi kepada pihak bank.

Keadaan ini membuat beberapa pihak menganggap bahwa kordinasi pelaksanaan bancassurance ini sering lebih mudah dikendalikan dan mencapai sasarannya bila perusahaan asuransi dan bank tersebut datang dari suatu grup atau induk usaha yang sama. Pasalnya, dalam hubungan sister company  ataupun subsidiary, bank dapat lebih koperatif untuk memaksimalkan sasaran-sasaran  pasar dengan tetap berpegang pada kualitas dan legalitas produk dan pelayanan.

Tentu saja bancassurance tidak selalu dilakukan antara bank dan perusahaan asuransi dalam satu dalam hubungan darah atau grup. Karena kesadaran dan keyakinan bahwa alternatif penghasilan tersebut akan dapat membantu stabilitas laba bank akan membuat bank tersebut dapat juga mengkomodir semangat dari perusahaan asuransi untuk mengejar pasar asuransi di wilayah aktivitas bank. Oleh karena itu, pemahaman atas produk dan korelasinya dengan produk perbankan milik bank, akan menjadi dasar yang cukup penting bagi bank untuk membangun komitmen pasar yang jelas.

Untuk itu, selain pemberian training berkesinambungan yang akan dilakukan kepada orang-orang yang menjadi garda depan penjualan produk asuransi tersebut di lingkungan bank mitra, antara perusahaan asuransi dengan bank haruslah dibuat perjanjian bancassurance dalam mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut juga harus mencakup langkah-langkah pelaksanaan kewajiban sebagai sales representative dari perusahaan asuransi dalam mengenali dan memilih calon-calon tertanggung.

Ricardo Simanjuntak

Wakil Ketua Umum

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info