Bancassurance dan Undang-undang Perbankan
Peran dari dunia perbankan untuk turut serta dalam memasarkan produk asuransi bukanlah merupakan praktek baru. Bermula dari kesuksesan penerapan bancassurance di Prancis, kolaborasi komersial antara perusahaan asuransi dengan bank dalam menjual produk asuransi ini menjadi sangat berkembang di Eropa dan juga di banyak negara di Asia. Artinya, berdasarkan alasan komersial, bancassurance sangat membantu perusahaan asuransi dan bank dalam meningkatkan penghasilannya masing-masing.
Sama seperti praktek sebelumnya di beberapa negara, keterlibatan bank dalam memasarkan produk non perbankan ini tidak diperbolehkan, karena produk pertanggungan memang telah dialokasikan sebagai produk usaha perasuransian. Akan tetapi, ketika masyarakat internasional semakin menyadari jangkauan pasar yang begitu kuat setelah menggabungkan kekuatan pasar asuransi dan bank, maka ramai-ramailah perusahaan asuransi mencari mitra bank, termasuk juga melakukan akusisi pada bank-bank yang akan dibuat menjadi saluran distribusi produk bancassurance tersebut.
Menyadari dampak positif dari bancassurance tersebut, banyak negara yang kemudian mencabut larangan tersebut diatas. Contohnya di Amerika Serikat, telah diberlakukan Billey Act of 1999 dan India yang memberlakuan IRDA Bill tahun 2000 yang telah memperbolehkan kolaborasi pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi ini.
Memang, di Indonesia sampai saat ini keberadaan bancassurance masih belum diatur secara hukum. Dalam pasal 10 (b) Undang-undang Perbankan memang dengan tegas diatur bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. Akan tetapi, dalam bancassurance pihak bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi jasa pertanggungan tersebut dan kemudian menjualnya kepada para konsumen atau nasabahnya, melainkan hanya sebagai alat ataupun agen yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi kepada calon tertanggung.
Mengenai konsekuensi produk yang dijual tersebut, bukanlah merupakan kewajiban dari bank untuk memenuhinya, akan tetapi perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank dalam perjanjian bancassurance tersebut.
Sebenarnya, aktivitas untuk mengageni produk untuk dijual kepada nasabah bank, bukan hanya terlihat dalam bancassurance, akan tetapi juga dalam penggunaan bank sebagai alat penjualan produk-produk yang dibungkus bersamaan dengan peluncuran produk-produk perbankan. Misalnya reksa dana, dan produk-produk kombinasi lainnya. Oleh karena itu, langkah Bank untuk menjadi channel distribution produk asuransi tersebut seharusnya tidak mendapat larangan karena secara komersial mampu meningkatkan kinerja dan peningkatan pencapaian keuntungan dari kedua pelaku lembaga keuangan tersebut.
Kendatipun demikian, walaupun secara komersial keberadaan bancassurance tersebut memang dibutuhkan dan tidak dilarang, sebaiknya peraturan yang mengatur tatacara bancassurance tersebut dalam UU Pokok Perbankan dan UU Asuransi haruslah merupakan agenda yang mutlak untuk segera diwujudkan dari sekarang.
Dalam posisinya sebagai agen dari produk asuransi, tentunya bank-bank yang akan menjadi mitra pelaksana bancassurance tersebut haruslah telah terlebih dahulu mendapatkan kualifikasi kelayakan untuk bertindak sebagai agen. Hal tersebut sangat dibuthkan untuk menjaga kewajiban dari seluruh pihak yang terlibat dalam bancassurance ini dapat secara jelas dan tegas terlindungi.
















