Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia
OPINI

Tinjauan Hukum Bancassurance di Indonesia

Langkah para pelaku usaha asuransi untuk secara kreatif dan inovatif menyiasati pengembangan potensi pasar asuransi yang diyakini begitu besar di Indonesia, ternyata tidak hanya dilakukan dengan mengembangkan jenis serta kekhususan produk asuransi.

•Bacaan 2 Menit
RS
Penulis Opini

Dari  pengertian di atas, terlihat bahwa hubungan hukum yang terbangun antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak bank  lebih pada hubungan keagenan dimana pihak bank bertindak sebagai  agen (sales representative) yang menjual produk-produk asuransi mitra berkontraknya, di wilayah aktivitasnya sebagai bank. 

Sebagai agen, secara umum posisi bank akan lebih berhubungan dengan kepentingan pihak perusahaan asuransi yang mempekerjakannya untuk menjual produk asuransi, dibandingkan kepentingan para nasabah bank yang dengan skema bancassurance ini akan menjadi pembeli potensial terhadap produk asuransi yang dijualnya.

Dengan kata lain, walaupun pada awalnya hubungan hukum antara bank dan nasabahnya telah eksis berdasarkan kontrak yang timbul dari penggunaan produk perbankan seperti yang diatur  dalam Pasal 6-9 UU No.7/1992 jo. UU No.10/1998 tentang Perbankan, akan tetapi   dalam skema bancassurance ini, konsekuensi perikatan yang timbul dari penjanjian asuransi yang dijual bank terhadap nasabahnya tersebut bukanlah menimbulkan perikatan  antara si nasabah dengan bank tersebut. Tetapi, perikatan yang timbul tetap antara si nasabah (yang berubah menjadi tertanggung dalam kontrak asuransi) dengan perusahaan asuransi penerbit.

Jadi sebagai agen penjualan, secara hukum bank tidak menggantikan posisi perusahaan  asuransi sebagai pihak  penanggung  dalam bancassurance.

Akan tetapi, walaupun secara teori batasan-batasan hak dan tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam bancassurance cukup jelas, tetap saja permasalahan-permasalahan hukum dapat muncul dalam pelaksanaannya di lapangan. Kesalahan itu bisa saja datang dari pihak perusahaan asuransi.

Contohnya, jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim asuransi yang sebenarnya secara hukum telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh pihak penanggung, secara langsung ataupun tidak langsung akan menimbulkan kerepotan tersendiri bagi pihak bank. Sebagai pihak yang juga mempertaruhkan reputasi banknya ketika menawarkan produk asuransi tersebut kepada para nasabahnya, ketidakmampuan atau tindakan ingkar janji dari perusahaan asuransi untuk melunasi klaim asuransi akan menimbulkan citra buruk tidak saja pada perusahaan asuransi, tetapi juga akan berimbas pada reputasi bank tersebut.

Konsekuensinya,  peristiwa ini tidak saja akan menimbulkan persoalan hukum antara tertanggung dengan perusahaan asuransi yang tidak mampu melunasi pembayaran klaim tersebut, akan tetapi  juga berpotensi  menimbulkan persoalan hukum antara bank dengan perusahaan asuransi terhadap kerugian yang dialami oleh bank atas   hilang atau menurunnya kepercayaan dari tertanggung yang dikecewakan.

Ricardo Simanjuntak

Wakil Ketua Umum

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info