Muhaimin menambahkan, pemberdayaan TKI melalui edukasi perbankan ini ditekankan pada program-program yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para TKI dalam memanfaatkan jasa perbankan. Para TKI beserta keluarganya harus paham, dan dapat memilih produk/jasa keuangan yang ditawarkan pihak perbankan, sehingga para TKI dan keluarganya dapat terbiasa dalam mengelola tabungan, pinjaman kredit ataupun remitansi.
“Pemahaman dan kesadaran TKI dalam bidang perbankan perlu ditingkatkan sehingga mereka sebagai konsumen produk dan jasa keuangan mengerti akan hak dan kewajiban serta manfaat, risiko dan biaya perbankan sehingga lebih sadar dan berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan,” kata Muhaimin.
Muhaimin menjelaskan, dalam pelaksanaan kesepakatan ini, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan sebagai laporan pertanggungjawaban. Kesepakatan antara Kemenakertrans dan BI ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Ditambahkan Darmin, kerjasama ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan edukasi perbankan yang telah dimulai BI sejak tahun 2008, yakni ‘Gerakan Ayo Ke Bank’. Secara keseluruhan, program-program yang dilaksanakan tersebut merupakan program inisiatif BI untuk memperluas akses keuangan, yang secara nasional merupakan bagian dari program kerja Financial Inclusion di bawah koordinasi kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
















