Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan hukuman denda kepada Google LLC sebesar Rp202,5 miliar. Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Hilman Pujana, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut terbukti melanggar pasal 17 dan pasal 25 ayat (1) huruf b UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).
Pasal 17 UU Anti Monopoli mengatur larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sementara pasal 25 ayat (1) huruf b mengatur terkait unsur posisi dominan yang membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
“Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999,” kata Hilman saat pembacaan putusan, Selasa (21/1).
Baca Juga:
Selain menjatuhkan denda, dalam putusan tersebut Hilman juga meminta Google LLC untuk menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing (HPB) dalam Google Play Store.
Salah satu pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Komisi dalam pembacaan putusan adalah terkait dampak atau akibat dari kebijakan GPB yang diwajibkan oleh Google. Dalam proses persidangan, pengguna dan user aplikasi developer yang dihadirkan sebagai saksi banyak mengeluhkan kebijakan GPB.
Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya user atau pengguna aplikasi, berkurangnya metode pemilihan pembayaran, penurunan pendapatan atau transaksi pada aplikasi developer, hilangnya aplikasi developer dari Google Play Store ketika tidak menerapkan kebijakan GPB, adanya perubahan user interface-user experience pada aplikasi developer, dan kenaikan harga aplikasi akibat adanya kenaikan service fee hingga 30 persen.
Pertimbangan lainnya adalah Google LLC dinilai mempunyai kebebasan dalam mewajibkan penggunaan GPB, terutama terkait penerapan service fee dengan nilai yang cukup besar dalam kontrak baku yang wajib di tandatangani oleh developer dalam Perjanjian Distribusi Developer Google Play.
