Menurut pengamat hukumonline, pada kasus ini, BCA selaku penyelenggara internet banking tidak seratus persen dalam posisi yang dipojokkan. BCA melalui situs www.klikbca.com dan poster atau pamflet telah menyebarluaskan kepada masyarakat perihal cara aman menggunakan internet banking.
Misalkan, dengan memberikan informasi agar nasabah tidak memberitahukan User ID dan PIN kepada orang lain. Kemudian, tidak menuliskan User ID dan PIN pada meja, terminal, atau menyimpannya dalam bentuk tertulis atau pada aplikasi komputer atau sarana penyimpanan lainnya yang memungkinkan untuk diketahui oleh orang lain.
Namun, imbauan tadi tetap saja tidak menjadikan klikbca itu aman dari incaran para hacker. Tetap saja nasabah yang dijadikan benteng terakhir dalam penyelenggaraan internet banking. Selaku penyelenggara, BCA tentu tidak akan percaya begitu saja dengan keluhan dari nasabah.
Dari orang dalam BCA, hukumonline menerima informasi bahwa agak sulit menggunakan fasilitas HaloBCA. Misalkan saja, untuk penukaran uang palsu yang diperoleh dari ATM BCA.
Karena itu, proses pembuktiannya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Selain sulit untuk membuktikan, besar kemungkinan terjadinya penipuan. "Sulit juga jika hal ini dipermudah karena mungkin ada orang yang memanfaatkan hal tersebut," tambah sumber di BCA.
Padahal sejak pertama kali klikbca diluncurkan di Jakarta pada April 2001, Aswin Wirjadi, Managing Director dari kantor pusat BCA mengatakan bahwa jaminan perlindungan bagi masyarakat adalah digunakannya token dalam setiap transaksi. Ternyata, token tersebut tidak diperuntukkan bagi transaksi yang kecil. Akibatnya, jika ada pengeluaran dana besar secara berkelanjutan, akan sulit untuk dideteksi.
Pentingnya edukasi
Satu fakta bahwa seaman apapun suatu sistem, tetap saja memiliki kelemahan. Hal ini sering disampaikan oleh beberapa praktisi teknologi informasi. Mereka melihat, hampir sebagian besar celah suatu sistem keamanan terletak pada manusianya. Lalu, bagaimana posisi nasabah selaku konsumen?