Ke depan menurut Cahyono, paradigma pemerintahan harus bergeser dari ‘pemerintah yang mengatur masyarakat’ menjadi ‘pemerintah yang bekerja bersama masyarakat’. Baginya kolaborasi adalah kunci. Karenanya pemerintah tak dapat berjalan sendiri.
“Kami di KemenPANRB menggandeng banyak perguruan tinggi untuk menjadi pusat keunggulan dalam menyebarkan pengetahuan di daerah. Komunitas, sektor swasta, dan media juga punya peran vital dalam ekosistem transformasi digital,” ujarnya.
Deputi Direktur Kebijakan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas, Maharani Putri S. Wibowo menyoroti tiga tantangan utama dalam pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI). Menurutnya tiga tantangan tersebut merupakan sebuah inisiatif untuk mendorong pemerintah yang terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat.
Pertama, tantangan regulasi. Ia mendorong pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan OGI. Termasuk integrasi prinsip keterbukaan ke dalam regulasi sektoral. Seperti pengadaan barang/jasa dan perencanaan pembangunan. Pembahasan sejumlah regulasi seperti RUU Keterbukaan Informasi, RUU Pelayanan Publik, dan RUU Administrasi Pemerintahan dinilai sebagai peluang strategis.
Kedua, partisipasi yang belum terlembaga secara sistematis. Pemerintah mendorong pelembagaan forum multi pihak di seluruh tingkatan pemerintahan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga menteri. Serta peningkatan kapasitas stakeholder melalui panduan teknis dan sosialisasi.
“Selain itu, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan sangat penting, baik dari sisi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, melalui panduan teknis, sosialisasi, serta pendampingan intensif,” jelasnya.
Ketiga, sisi sumber daya. Menurutnya keterbatasan kapasitas di pusat dan daerah masih menjadi hambatan. Solusinya mencakup komitmen politik dari pimpinan, sinkronisasi dengan agenda pembangunan nasional dan daerah.
Kemudian skema pendanaan berkelanjutan, serta pembentukan dana abadi untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Penguatan komunitas OGP lokal dan penyusunan insentif fiskal juga disebut sebagai langkah strategis. Setidaknya penguatan jaringan di tingkat lokal menjadi penting karena bisa menjadi kekuatan kolektif dalam mendorong reformasi.
“Bahkan, perlu disusun sistem insentif fiskal bagi kementerian/lembaga atau daerah yang menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan keterbukaan pemerintahan,” pungkasnya.
