Transisi Energi Bersih Butuh Political Will Kuat Pemerintah
Terbaru

Transisi Energi Bersih Butuh Political Will Kuat Pemerintah

Transisi dari penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan tak sekedar membutuhkan kebijakan, dan pendanaan, tapi juga political will yang kuat dari pemerintah.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
CEO Landscape Indonesia, Agus Sari dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema Energi, Polusi, dan Urgensi Energi Bersih dan Terbarukan, Senin (6/11/2023). Foto: Tangkapan layar zoom
CEO Landscape Indonesia, Agus Sari dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema Energi, Polusi, dan Urgensi Energi Bersih dan Terbarukan, Senin (6/11/2023). Foto: Tangkapan layar zoom

Pemanasan global menjadi musuh bersama bagi masyarakat internasional. Sebagai upaya memerangi pemanasan global pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi karbon melalui berbagai kebijakan salah satunya transisi energi dari berbahan bakar fosil menjadi terbarukan.

Chief Executive Officer (CEO) Landscape Indonesia, Agus Sari mengatakan dampak pemanasan global dirasakan berbagai masyarakat dunia. Misalnya musim panas berkepanjangan, dan musin hujan yang relatif lebih pendek. Suhu bumi semakin meningkat dan permukaan air laut semakin tinggi.

“Puluhan miliar ton es di laut mencair tahun 2023. Dampaknya akan semakin menaikkan permukaan air laut,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema “Energi, Polusi, dan Urgensi Energi Bersih dan Terbarukan,” Senin (6/11/2023).

Selain menyebabkan pemanasan global, Agus mengingatkan penggunaan energi kotor seperti fosil juga berdampak pada kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghirup udara bersih. Beberapa waktu terakhir, Jakarta mengalami persoalan tentang kualitas udara yang sangat buruk sehingga membuat masyarakat berpotensi mengalami gangguan inpeksi pernapasan. Sayangnya, pemerintah kerap menolak untuk mengakui kualitas udara di Jakarta melebihi ambang batas aman.

Baca juga:

Bersama rekan-rekannya di IPCC, Agus menyebut lembaganya itu telah membuat asesment yang keenam sejak akhir tahun 1990. Alhasil, asesment direspon PBB dan menyatakan laporan tersebut menunjukkan ada tanda bahaya bagi kemanusiaan. Ada pandangan yang menyebut ketika bumi rusak, yang diperlukan manusia adalah beradaptasi. Tapi persoalannya kerusakan yang terjadi lebih cepat dan mengalahkan kemampuan manusia untuk beradaptasi.

Buktinya, pemanasan global yang terjadi saat ini bukan peristiwa alam, tapi akibat ulah manusia. Dalam kurun waktu 800 tahun ke belakang suhu bumi relatif stabil walau ada peningkatan. Tapi setelah ditemukan mesin uap yang menyebar di berbagai negara terhitung 100 tahun terakhir suhu bumi meningkat drastis sampai sekarang. Pemanasan global memicu curah hujan yang tinggi tapi tidak mampu diserap tanah dengan baik karena lahan banyak beralih fungsi, akibatnya terjadi banjir.

Tags:

Berita Terkait