Kata kunci untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia masa mendatang adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berorientasi pada upaya meningkatkan keterbukaan, kepercayaan, penghargaan pada keragaman dan perbedaan, serta tidak diskriminatif. Akuntabilitas berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis, dapat diaudit, dan diperbaiki, mulai tingkat individu anggota aparat penegak hukum hingga institusi tempat penegak hukum bertugas.
Demikian antara lain paparan ahli hukum pidana Chairul Huda saat tampil sebagai pembicara kunci dalam Criminal Law Institute Outlook 2025, yang berlangsung secara daring, Selasa (14/1/2025). Criminal Law Institute secara khusus menyoroti kebijakan dan penegakan hukum 2025. Menurut Huda, transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan, sehingga menimbulkan banyak masalah dalam penegakan hukum. “Tampaknya belum (transparan dan akuntabel),” ujarnya.
Baca Juga:
Urgensi Penegakan Hukum di Indonesia, dari Orde Baru hingga Masa Kini
Mengenal Perlindungan dan Penegakkan Hukum
Dalam Criminal Law Outlook 2025, sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air, memotret dan memproyeksi penegakan hukum. Isu yang diangkat beragam, mulai dari pemberantasan korupsi, perampasan aset, pencucian uang hingga kekerasan seksual dan pidana lingkungan hidup.
Meskipun gambaran penegakan hukum dipotret umumnya oleh akademisi hukum pidana, Chairul Huda mengajak untuk melihat penegakan hukum secara luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai penegakan hukum pidana. Aparat penegak hukumya pun seolah hanya penyidik anggota Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penuntutan.
Sesuai juga dengan harapan masyarakat, penegakan hukum harus dipahami dalam arti luas. Seorang warga yang memperjuangkan penagihan piutangnya kepada debitor melalui pengadilan perdata juga merupakan upaya penegakan hukum. Warga masyarakat berharap agar penegakan hukum dilakukan terhadap pemagaran laut di Kabupaten Tangerang karena diduga tak berizin, juga merupakan bagian penegakan hukum yang bersifat administratif. “Penegakan hukum harus dilihat sebagai total law enforcement,” ujar Huda.
Pendekatan penegakan hukum yang memprioritaskan penyelesaikan hukum pidana dikritik. Sebab, seharusnya hukum pidana adalah ultimum remedium, sebagai upaya terakhir jika mekanisme hukum lain tidak menyelesaikan masalah yang timbul. Dengan memperluas pemahaman tentang penegakan hukum menyeluruh, maka penegak hukum bukan saja meliputi pejabat yang berwenang melakukan penangkapan atau penahanan, tetapi juga mereka yang diberi wewenang undang-undang untuk mewujudkan gagasan yang terdapat dalam norma hukum dalam kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum tak dapat dimaknai sebagai penegakan undang-undang semata. Pro justitia tidak boleh dimaknai sekadar untuk dan atas nama undang-undang, tetapi lebih kepada cita-cita keadilan sosial.
















