Ketua DPR Puan maharani dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD DPR) oleh seorang aktivis 1998 sekaligus Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi, Joko Priyoski.
Laporan tersebut dilayangkan lantaran Joko mengkritik tindakan Puan yang merayakan ulang tahun di ruang Rapat Paripurna DPR alih-alih menemui massa demo yang berada di luar gedung soal kenaikan harga BBM.
Dalam laporannya tersebut, Joko mendesak Puan menyampaikan permintaan maaf atas aksinya dan berharap laporannya menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat.
MKD DPR menyatakan tidak menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan ketua DPR RI tersebut terkait perayaan ulang tahunnya. MKD DPR menilai Puan tidak merayakan pesta ulang tahun di Rapat Paripurna melainkan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan-rekan anggota DPR.
Baca Juga:
- Bantuan Subsidi Upah Telah Cair dan Cara Mengeceknya
- Ada Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, Apa Bedanya?
- Mengenal Profesi Hakim Ad Hoc
Penegakan etika bagi anggota DPR menjadi penting karena konstitusi telah memberikan penguatan yang luar biasa bagi anggota DPR. Penguatan ini tidak hanya dalam tingkatan konstitusi, melainkan juga melalui praktik ketatanegaraan.
Sorotan atas rendahnya kinerja legislasi hingga urusan hukum yang menjerat anggota DPR membuat kesan DPR di mata masyarakat semakin memburuk. Untuk mengubah kesan buruk tersebut, dibutuhkan pendekatan non hukum agar memperbaiki kinerja DPR.
Pendekatan etika merupakan salah satu jalan guna menjaga wibawa dan citra kelembagaan DPR secara umum. Penegakan etika kelembagaan oleh DPR dilaksanakan oleh sebuah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yaitu MKD DPR.
Posisi MKD DPR yang dulunya bernama Badan Kehormatan (BK) merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap. Mahkamah ini memiliki fungsi luhur untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Menurut Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dalam PAsal 1 menyebutkan, MKD adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai MPR, DPR, DPD, DPRD, dan Peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib.
Anggota MKD DPR berjumlah 17 orang dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan MKD DPR adalah sau kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri dari satu orang ketua dan empat wakil ketua.
Anggota MKD DPR dipilih berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut peimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
Tugas MKD DPR di antaranya:
1. Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku anggota DPR agar tidak melakukan pelanggaran.
2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota.
3. Mengadakan sidang untuk menerima tindakan dan/atau peristiwa yang diduga dilakukan anggota DPR.
4. Menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada anggota.
5. Meminta keterangan penegak hukum tentang pemberitahuan dan/atau pemanggilan dan/atau penyidikan kepada anggota.
6. Meminta keterangan dari anggota yang bersangkutan.
7. Memberikan persetujuan atau menolak persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada anggota DPR.
8. Mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.
Kemudian, wewenang MKD DPR, yaitu:
1. Menerbitkan surat edaran mengenai anjuran untuk menaati tata tertib.
2. Memantau perilaku dan kehadiran anggota DPR dalam rapat DPR.
3. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik.
4. Melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik.
5. Memanggil dan memeriksa orang terkait tindakan pelanggaran kode etik.
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
7. Memanggil pihak terkait.
8. Menghentikan proses pemeriksaan perkara dalam setiap persidangan.
9. Memutus perkara pelanggaran yang patut diduga dilakukan oleh anggota.
10. Menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya.
11. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR yang mengatur tentang kode etik.
Tugas dan wewenang MKD ini dapat dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum jika diperoleh laporan atau pengaduan dari berbagai pihak terhadap anggota DPR RI, terkait dengan dugaan pelanggaran hukum dan atau dugaan pelanggaran kode etik DPR.
