Hanya tujuh hari kerja bagi hakim Pengadilan Negeri untuk memutuskan menerima permohonan penyidik untuk merampas aset seseorang. Atau sebaliknya. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
Secara umum, lahirnya perma ini sebagai jalan bagi penyidik atau aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaan hasil kejahatan. “Sebenarnya ini akibat dari proses pembahasan yang kurang baik dari UU No. 8 Tahun 2010,” ujar Ketua Kelompok Analisis Hukum Direktorat Hukum PPATK Riono Budisantosa di Bogor (11/6).
Hukum acara perampasan dalam Perma ini diatur dalam Bab III, mulai dari permohonan penyidik, penanganan di pengadilan oleh hakim tunggal, hingga putusan.
Permohonan perampasan aset disampaikan penyidik pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan harta kekayaan. Jika ada beberapa harta kekayaan yang dimohonkan untuk disita berada di daerah hukum beberapa PN, penyidik dapat memilih salah satu dari PN.
Jika keadaan di PN tidak memungkinkan, maka MA menetapkan PN lain yang layak untuk menangani permohonan berdasarkan usulan pimpinan penyidik bersangkutan. Apabila aset yang dimohonkan penyidik untuk dirampas berada di luar negeri, maka Perma 1 Tahun 2013 menyatakan ditangani PN Jakarta Pusat.
Namun terkait hal ini, Budi mengungkapkan terdapat kendala untuk melakukan perampasan aset. Sebab untuk kasus-kasus yang uangnya sudah dilarikan ke luar negeri akan sangat sulit untuk menentukan tindak pidana asalnya. “Karena uang tersebut tidak langsung begitu saja ditransfer, pasti akan ditempat-tempatkan dulu ke yang lain, sehingga ini yang sulit melacaknya,” tutur Budi.
Budi menilai bahwa putusan hakim di Indonesia tidak cukup spesifik menyebutkan harta kekayaan yang bisa dirampas. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan saat pemerintah mengajukan MLA ke negara lain untuk melakukan perampasan aset.
“Beberapa negara ada yang harus meminta proses peradilan berupa putusan hakim untuk melakukan perampasan aset, nah putusan hakimnya saja belum jelas gimana mereka mau dibantu,” imbuh Budi.
