Sekedar informasi, Rabu (11/3) kemarin, Batavia juga dihukum membayar sisa tagihan kepada GMF atas biaya penggantian dan perbaikan mesin bearing pesawat Batavia. Maskapai penerbangan itu terbukti melakukan wanprestasi terhadap pembayaran utang sebesar AS$ 256.266 plus bunga 6 persen per tahun terhitung sejak 17 November 2007.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengutip keterangan ahli M. Yahya Harahap dan K. Martono yang diajukan oleh GMF pada persidangan Rabu (25/2) lalu. Yahya menjelaskan, berdasarkan Pasal 227 HIR dan Pasal 1131 KUHPerdata, semua jenis atau bentuk harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala utang debitur. Sita jaminan hanya dilarang terhadap hewan dan barang yang bisa digunakan untuk menjalankan pencaharian debitur. Hal sesuai dengan Pasal 196 ayat (8) HIR.
Pesawat, Objek Sita Jaminan
Mengacu dari pasal tersebut, Yahya berpendapat bahwa pesawat terbang bisa dijadikan objek sita jaminan. Pesawat tidak dikategorikan sebagai barang yang diatur dalam Pasal 196 ayat (8) HIR, melainkan sebagai alat perdagangan. Hal senada diungkapkan oleh Martono. Pakar hukum penerbangan itu menyatakan Indonesia tidak pernah meratifikasi konvensi yang melarang sita jaminan terhadap pesawat. Karena itu, sita jaminan dapat dilakukan terhadap pesawat.
Menurut Martono penyitaan pesawat bisa dilakukan asal tidak menggangu pengoperasian pesawat. Hal itu untuk menjaga kepentingan transportasi umum tetap terlayani. Nilai ekonomis pesawat tidak hilang. Karena itu perlu dilakukan pencatatan atas pesawat yang disita ke Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Pehubungan Udara Departemen Perhubungan. Pencatatan itu terkait dengan identifikasi dan status pesawat agar sita jaminan tidak sia-sia.
Majelis hakim memutuskan Batavia-lah yang harus melaporkan penyitaan itu ke Departemen Perhubungan, termasuk setiap perubahan terhadap pesawat selama dalam masa sitaan. Selain itu, Batavia harus merawat pesawat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim membebankan biaya perawatan itu ke Batavia.
Yahya menambahkan karena pesawat termasuk barang yang mudah dipindah-pindahkan, kemungkinan bisa menyulitkan saat hendak dieksekusi. Karena itu, Yahya berpendapat pesawat yang disita harus dilakukan pembatasan wilayah terbang. Yakni, hanya di wilayah Indonesia sebab kalau pesawat berada di luar negeri, pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.
Kuasa hukum GMF, M. Sadly Hasibuan menyikapi positif penetapan majelis hakim. Memang hutang berdasarkan bukti yang real dan sudah diakui oleh Batavia, ujarnya.
Selang sehari setelah penetapan, Kamis (05/3) Sadly mengirimkan permohonan bantuan eksekusi ke Pengadilan Negeri Tanggerang. Sementara persidangan pokok perkaranya akan dilanjutkan pada persidangan Rabu (17/3) pekan depan.
Hingga berita ini diturunkan, hukumonline belum mendapatkan konfirmasi dari Batavia Air.
Untuk pertama kalinya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sita jaminan terhadap pesawat terbang milik PT Metro Batavia (Batavia Air). Tujuh pesawat Boeing 737-200 yang terparkir di Bandara Soekarno Hatta disita sebagai jaminan atas kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan kelak. Penetapan sita jaminan itu diputuskan oleh majelis hakim pada 4 Maret 2009 lalu. Permohonan sita jaminan penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan, ujar ketua majelis hakim Sugeng Riyono.
Saat ini, Batavia memang menghadapi gugatan dari PT Garuda Maintenance Fasilities AeroAsia (GMF). Gugatan diajukan lantaran Batavia berutang sebesar AS$ 1,191 juta terhadap GMF. Utang itu timbul dari biaya jasa yang diberikan GMF kepada Batavia, seperti menambah angin ban dan penggantian oli pesawat. GMF menuding Batavia wanprestasi karena sampai jatuh tempo, Batavia tidak jua melunasi utang tersebut.
Agar gugatan tidak sia-sia, permohonan sita jaminan diajukan agar selama perkara berlangsung Batavia tidak memindahtangankan atau memperjualbelikan asetnya. Sebelumnya, GMF mengajukan sita jaminan terhadap sepuluh pesawat Batavia.
Majelis hakim yang beranggotakan Sugeng Riyono dan Reno Listowo menetapkan tujuh pesawat yang disita tetap dapat dioperasikan selama masa sitaan di wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan sita jaminan, majelis hakim memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
