Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Ditjen Badilum MA) resmi menggelar kegiatan Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum atau Perisai Badilum, Senin (7/10/2024). Kegiatan yang diikuti oleh 416 satuan kerja di lingkungan badan peradilan yang mencakup 382 Pengadilan Negeri dan 34 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.
“Acara yang yang diinisiasi oleh Dirjen Badilum ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya diskusi di kalangan aparatur peradilan. Mulai dari hakim, panitera hingga tenaga teknis lainnya yang berada di bawah pembinaan Badilum,” ujar Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin dalam pembukaan Perisai Badilum.
Hajatan perdana it digelar dengan mengusung tema ‘Hakikat Jabatan Hakim dan Jabatan Kepaniteraan serta Kode Etik’. Ke depannya acara tersebut bakal digelar secara rutin dan berkala setiap bulannya dengan berbagai tema yang variatif seputar peradilan umum.
Nah, output yang ingin dicapai dari kegiatan ini selain menjadi ajang berbagi sesama badan peradilan di seluruh Indonesia, juga diharapkan akan menumbuhkan budaya diskusi untuk persoalan-persoalan di lingkungan badan peradilan.
Baca juga:
- Badilum: Butuh Sinergi Internal Wujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung
- Alasan Ketua MA Perintahkan Dirjen Badilum Cabut Larangan Foto dan Rekam Persidangan
Oleh karenanya setiap hakim, panitera, dan tenaga teknis di badan peradilan mendapat materi secara utuh. Nah, Badilum mengundang para hakim untuk menulis artikel dan jurnal terkait tema permasalahan yang menjadi bahan diskusi di setiap bulannya.
“Selain diterbitkan di jurnal, karya tulis tersebut akan diterbitkan berupa buku,” imbuh Hasanudin.
Kegiatan yang digelar secara virtual di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung dihadiri Dirjen Badilum, Bambang Myanto. Dia mengatakan kegiatan ini telah digagas sejak lama yang diharapkan menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan informasi bagi sesama hakim, panitera, dan tenaga teknis.
“Diskusi ini pada akhirnya akan berdampak pada pemberian pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Ke depan kita akan mohonkan kepada pimpinan hakim untuk bisa menjadi narasumber,” ujarnya.
Topik yang dipilih pada gelaran perdana Perisai Badilum ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, menurut Bambang MA sebagai salah satu lembaga tertinggi dalam penegakan hukum diharapkan lebih maksimal dalam memberikan layanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu melihat, kebutuhan publik semakin meningkat sejalan dengan tuntutan hukum di tengah dinamika masyarakat turut berkembang. Karenanya sebagai penegak hukum, para hakim harus bertanggung jawab dan berkewajiban untuk bisa memberikan keadilan.
“Keadilan tidak cukup hanya dengan hati nurani yang baik, tetapi juga integritas dan pengetahuan hukum yang mumpuni,” imbuhnya.
Para hakim dan panitera dalam diskusi membeberkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi di daerah masing-masing. Sejumlah persoalan tersebut ditanggapi secara langsung Ketua Kamar Pengawasan MA, Dwiarso Budi Santiarto dan Kepala Badan Pengawasan MA periode 2003-2006, Ansyahrul.
Saat ini penguatan budaya diskusi tengah terus ditingkatkan di badan peradilan di seluruh Indonesia. Untuk itu inisiasi Perisai Badilum ini diwujudkan untuk meningkatkan kemampuan berdiskusi para hakim, panitera, dan tenaga teknis badan peradilan sekaligus mempererat hubungan baik antar aparatur peradilan.
















