Pro kontra tunjangan khusus memang terus bergulir. Namun, seakan ingin meredam kritikan publik, Ketua MA telah mengeluarkan Surat Keputusan teranyar yang berkaitan dengan tunjangan khusus ini. Bagir menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Wakil Ketua MA Harifin Tumpa memang sempat menjanjikan terbitnya SK KMA ini. Kriteria pengurangannya, sementara sudah disusun. Misalnya, terlambat datang dalam satu hari, sekian persen dikurangi, janji Harifin beberapa waktu lalu.
Dalam SK tersebut, tunjangan khusus para hakim dan pegawai bisa dipotong bila yang bersangkutan absen atau terlambat sesuai jam kerja yang diatur dalam SK tersebut. SK Ketua MA ini mengacu pada PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bila seorang hakim atau pegawai mendapat hukuman disiplin ringan berdasarkan PP tersebut maka tunjangan khusus dapat dipotong sekitar 75 persen. Kalau hukuman disiplin berat, pemotongan bahkan bisa mencapai 100 persen selama 12 bulan.
Pro-kontra
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan kenaikan tunjangan khusus hakim dan pegawai peradilan ini sangat membebankan APBN. Febri berpendapat tidak ada korelasinya antara kenaikan gaji atau tunjangan dengan perilaku korup. Contohnya kasus penggeladahan KPK terhadap Bea Cukai beberapa waktu lalu, ujarnya kepada hukumonline, Senin (23/6). Meski gaji pegawai bea cukai tergolong sangat besar, namun perilaku korup belum juga hilang. Artinya meski gaji sudah naik, tak ada jaminan tak ada lagi korupsi, tambahnya.
Walaupun mengkritik, Febri awalnya juga sempat menyambut positif SK KMA ini. Namun, ini mensimplifikasi persoalan, tegasnya. Ia mencontohkan ada pegawai yang datang dan pulang tepat waktu, tapi tak melakukan apa-apa karena belum jelas pertanggungjawaban kewenangan di MA. Ada teman-teman di MA yang bertugas mengkliping berita. Satu orang bertanggung jawab pada tiga media massa setiap harinya. Setelah itu mereka tak melakukan pekerjaan apa-apa sampai sore, ungkapnya.
Febri menilai praktek seperti ini tentu saja membuat SK KMA ini menjadi tak efektif. Bagaimana mungkin pekerjaan seperti itu membebani rakyat dengan gaji yang sangat tinggi, katanya. Karenanya, ia meminta harus ada penataan sistem terlebih dahulu sebelum melakukan semua ini.
Bila ICW terus mengkritisi kenaikan tunjangan khusus ini, lembaga yang bertugas mengawasi MA justru mendukung kebijakan ini. Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas menilai tunjungan khusus ini bisa membantu para hakim untuk memperkaya literatur hukum berbahasa asing yang mahal harganya. Agar pertimbangan hakim menjadi lebih berkualitas, tuturnya beberapa waktu lalu.
Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengapresiasi positif langkah reformasi birokrasi di MA. Walaupun tunjangannya telat turun, MA justru merespon dengan cepat yang ditandai dengan terbitnya SK KMA ini, ujarnya. Ia menilai SK KMA ini juga bisa dipandang sebagai terobosan.
Arsil menambahkan, bila dalam PP No. 30 Tahun 1980 sanksi yang berdampak pada gaji hanya terhadap pelanggaran sedang dan berat. Yaitu, pemberhentian sementara atau permanen. Namun, lanjutnya, dalam SK KMA ini seorang hakim atau pegawai yang melakukan pelanggaran ringan saja sudah bisa dikurangi tunjangannya. SK KMA ini menjadikan faktor rajin atau tidaknya hakim serta pegawai sebagai ukuran untuk mengurangi remunerasi, jelasnya.
Substansi bermasalah?
Sayang, menurut pengamatan Arsil, ada beberapa substansi yang tidak jelas dalam SK KMA itu. Arsil mempertanyakan apakah SK KMA No. 071 berlaku hanya untuk hakim di bawah MA atau termasuk juga hakim agung. Pada bagian definisi, disebutkan ada pembedaan antara hakim MA dan hakim pada lingkungan peradilan di bawah MA. Namun, pasal-pasal berikutnya hanya menggunakan satu terminologi hakim.
Indikasinya justru SK KMA ini tidak berlaku untuk hakim MA (hakim agung). Arsil misalnya menunjuk pasal 5 huruf e yang mengatur tentang pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang jam kerja. Di situ disebutkan untuk lingkungan kepaniteraan, direktorat jenderal, dan badan adalah pejabat eselon II atau yang disetarakan. Sementara, untuk lingkungan pengadilan tingkat pertama atau banding adalah Ketua dan wakil ketua pengadilan masing-masing.
Kesannya hakim agung dikecualikan dari kewajiban absensi dan larangan telat, walaupun tugas dan tanggung jawabnya berbeda tetapi seharusnya tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapapun, papar Arsil.
Persoalan semakin rumit, jika muncul pertanyaan siapa yang berwenang mengawasi kinerja Ketua MA. Ada sebagian kalangan memandang pimpinan MA bersifat kolegial. Contohnya, ketika Marianna Sutadi selaku Wakil Ketua MA menandatangani SK Perpanjangan Pensiun untuk Bagir Manan. Kalau asumsi ini yang dipakai bisa saja pimpinan MA lain mengawasi Bagir, tapi ini harus diatur secara tegas, tukasnya.
Sistem pengurangan tunjangan juga termasuk substansi yang dipersoalkan. Arsil melihat SK KMA ini menerapkan sistem pengurangan terjadi hanya jika ada penjatuhan sanksi disiplin dari atasan yang berwenang. Untuk hal-hal tertentu, seperti kerajinan masuk atau absensi seharusnya berlaku sistem otomatis. Seharusnya, menurut Arsil, begitu kartu absen mencatat ada keterlambatan atau jam kerja yang tidak sesuai, pengurangan tunjangan langsung bisa diberlakukan. Tanpa menunggu peringatan lisan atau tertulis.
Karena bisa saja terjadi karena lengah ataupun disengaja, seorang hakim atau pegawai sering telat atau tidak masuk tapi tidak kena pengurangan tunjangan karena tidak ada peringatan lisan atau tertulis dari atasannya, jelasnya.
Kritikan sejumlah kalangan atas kenaikan tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya sepertinya hanya menerpa angin. Meski dinilai tak tepat, toh pemberian tunjangan itu tetap akan dilaksanakan. Mudah-mudahan mulai 1 Juli (tahun 2008,-red) semua pegawai sudah dapat menerima renumerasi itu, ujar Ketua MA Bagir Manan di gedung MA, akhir pekan lalu.
Kenaikan tunjangan ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh para penghuni gedung pengadilan. Bahkan, sebelumnya, kenaikan tunjangan khusus hakim yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.19 Tahun 2008 itu terpaksa harus ditunda pelaksanaannya. Alasannya, demi menjaga perasaan para pegawai. Sehingga tak ada ungkapan Kok hakim didahulukan sedangkan pegawai tidak.
Berbeda dengan kenaikan tunjangan khusus hakim yang cukup diatur melalui Perpres, kenaikan tunjangan pegawai diatur dengan peraturan internal MA. Peraturan tersebut ditetapkan oleh Ketua MA setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Janji Bagir mengenai pencairan kenaikan tunjangan khusus pada awal Juli berarti menandakan peraturan internal MA tersebut telah rampung. Bagir sempat menerangkan bahwa terlambatnya realisasi kenaikan tunjangan khusus ini disebabkan pendataan pegawai yang jumlahnya sangat banyak. Lambatnya, kita minta kepastian jumlah pegawai. Seluruh pengadilan harus menyampaikan pegawainya dan golongannya. Tapi sekarang sudah selesai, jelasnya.
Bagir juga mengatakan teknis pemberian kenaikan tunjangan khusus ini akan dilakukan melalui bank. Sehingga ia harus secara khusus meminta pengadilan di bawah MA membuka rekening. Bukan rekening pribadi, tambahnya.
Terkait soal rekening, Bagir memang harus memberi perhatian khusus. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat menemukan rekening liar di lingkungan MA. Karenanya, Bagir meminta agar pengadilan-pengadilan di daerah memasukan tunjangan khusus bagi hakim dan pegawai ini ke dalam satu rekening. Sehingga tak ada lagi masalah di kemudian hari.
