Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta menghukum mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan pidana penjara selama 12 tahun denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Ia dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi senilai Rp83 miliar.
Sementara Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi yang juga didakwa secara bersama-sama dituntut sedikit lebih rendah yaitu pidana penjara selama 11 tahun denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Keduanya dianggap terbukti dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 11 dan dakwaan kedua Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) dan Juncto Pasal 65 ayat (1) pada dakwaan kedua.
“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar penuntut KPK, Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/3) malam.
Tindak pidana secara bersama-sama yang disebut penuntut yaitu menerima suap Rp45 miliar untuk membantu Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) agar keduanya membantu Hendra dalam mengurus perkara perdata yang diberikan oleh Hiendra dan diberikan ke Nurhadi melalui Rezky. (Baca: Begini Awal Sengketa Perdata Pengusaha yang Diduga Menyuap Nurhadi)
Sementara perkara kedua yaitu menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar oleh 5 orang dari perkara berbeda. “Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menerima uang berupa gratifikasi dari orang orang yang berperkara di pengadilan diantaranya dari 2012 sampai 2016 diantaranya dari Handoko Sutjitro, Renny Susetyo Wardani, Donny Gunawan, Freddy Setiawan, dan Riadi Waluyo yang diterima dengan menggunakan rekening atas nama Rezky Herbiyono, Calvin Pratama, Soepriyo Waskito Adi, Yoga Dwi Hartiar, dan Rahmat Santoso yang seluruhnya berjumlah Rp 37.287.000.000 (miliar),” jelas Lie.
Yang cukup menarik disini adalah penuntut umum menyebut Nurhadi melakukan pola pencucian uang, meskipun di dakwaan tidak mencantumkan tindak pidana tersebut. Selain itu, penuntut juga menyebut Nurhadi sebagai “Sang Dalang” karena bisa mengontrol sejumlah hal meskipun bisa seolah-olah tidak memiliki apapun.
“Dalam kasus ini, kita bisa melihat suatu pola pencucian uang dengan metode block chain dimana terdakwa 1 (Nurhadi) berusaha menjauhkan dari sumber uang dan menempatkan dirinya sebagai Puppets Master atau Sang Dalang dan menerapkan pola to own nothing but control everything,” pungkasnya,
Hal tersebut menurut Lie terpapar jelas dari keterangan saksi dan bukti di persidangan. “Hal ini dapat terlihat dimana Terdakwa 1 (Nurhadi) dan Terdakwa 2 (Rezky Herbiyono) menciptakan suatu struktur keuangan, dan perusahaan agar tidak terlihat adanya kepemilikan resmi dalam perusahaan dan struktur keuangan, akan tetapi Terdakwa 1 memiliki kontrol yang besar atas perusahaan dan keuangan," paparnya.
Selain fakta dan alat bukti di persidangan, penuntut umum mempunyai pertimbangan dalam memberikan lamanya tuntutan pemidanaa. Untuk faktor memberatkan perbuatan keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian keduanya juga memberi keterangan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
“Merusak citra Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya,” tutur Lie. Sementara pertimbangan meringankan hanya satu, yaitu keduanya belum pernah menjalani hukuman akibat perbuatan pidana.
Tak hanya pidana penjara, penuntut umum juga meminta Nurhadi dan menantunya dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp83 miliar dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya selambat-lambatnya satu bulan setelah perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak maka harus diganti dengan pidana selama 2 tahun.
“Jika dalam waktu tersebut para terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara masing-masing selama 2 tahun,” terang penuntut.
Tanggapan PH
Penasihat hukum Nurhadi Maqdir Ismail bereaksi keras atas tuntutan ini. Menurutnya fakta-fakta yang dikemukakan dalam tuntutan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti dan penuntut umum tidak jujur dalam memberikan tuntutan. Selain itu, tuntutan 12 tahun dan 11 tahun kepada dua kliennya tersebut dianggap hanya berdasarkan imajinasi semata.
“Tuntutan selama 12 tahun penjara kepada Nurhadi dan Rezky Herbiyono 11 tahun penjara hanya berdasarkan imajinasi untuk menutupi kesalahan menjadikan Nurhadi sebagai Terdakwa, karena tidak didukung oleh bukti. Atau paling tidak dapat dikatakan bahwa pembuktian adanya perbuatan pidana dilakukan oleh Nurhadi dan Rezky Herbiyono berdasarkan asumsi,” katanya.
Maqdir mencontohkan perihal dakwaan menerima uang Rp45 miliar yang diterima Nurhadi melalui Rezky justru berbanding terbaik dengan keterangan saksi mahkota dari penuntut umum JPK yaitu Iwan Cendikia Liman yang sesuai dengan keterangan Hiendra Soenjoto (pemberi suap yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini) bahwa ada uang Rp10 miliar yang diterima oleh saksi mahkota tersebut.
“Keterangan dalam surat tuntutan tidak jujur inilah yang akan melahirkan ketidakadilan, dan akan melahirkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Semua transakisi yang dilakukan oleh Rezky Herbiyono tidak sangkat pautnya dengan Terdakwa Nurhadi, dan tidak ada bukti yang menunjukan bahwa ada yang diterima Nurhadi berdasarkan fakta persidangan,” pungkas Maqdir.
















