Tya Adityasih: Sanksi Terlalu Berat, Profesi Akuntan Sulit Berkembang

Apa saja substansi penting dalam RUU ini?

Hingga saat ini akuntan publik memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Kalau dia menandatangani laporan audit tahun 1987 misalnya, sampai sekarang pun masih bisa diubek-ubek (dipermasalahkan, red). Sedangkan dalam draf RUU ini ada batasan tanggung jawabnya. Kalau menurut kami sebaiknya tiga tahun, karena yang bikin laporan keuangan di dalam manajemen saja tanggung jawabnya satu tahun, masak akuntan publik yang hanya memeriksa dibebani sanksi yang lebih tinggi. Kemudian kami melihat ketentuan mengenai sanksi pidana terlalu berlebihan. Kita harus lihat yang membuat laporan keuangan adalah perusahaan. Kalau perusahaan melakukan penipuan, seperti misalnya menyembunyikan data atau informasi, lalu auditor tidak bisa menemukan, memang auditor bisa disalahkan karena dianggap tidak cermat. Tapi yang melakukan penipuan tidak dihukum. Di sini kami melihat bahwa di dalam draf ini belum mengatur hal tersebut. Dengan kondisi seperti ini, saya melihat profesi ini jadi tidak berkembang, apalagi kalau sanksinya terlampau berat. Karena bisa saja ada pandangan bahwa akuntan lalai, padahal mereka sudah bekerja sesuai standar profesi. Mengenai larangan rangkap jabatan, menurut saya larangan ini wajar saja untuk menjaga independensi. Tapi harus diingat, tidak dilarang akuntan menjadi dosen. Yang dilarang apabila dia (akuntan, red) menduduki jabatan struktural di kampus.

Apakah reaudit (audit ulang) itu nantinya diperbolehkan?

Kalau melihat kasus KAP Edy Pianto, lembaga yang berwenang adalah Bapepam, karena maslah laporan keuangan itu listed di pasar modal. Mungkin pengaturan reaudit ini tidak diatur secara jelas tapi harus diperhatikan aturan yang berlaku lainnya. Aturan yang berlaku sekarang pun sebenarnya cukup jelas diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik Seksi 403, dimana disebutkan: Akuntan publik tidak diperkenankan menerima perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk oleh klien kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh Badan yang berwenang,   Jadi reaudit tidak bisa dikatakan tidak boleh, boleh saja tetapi dengan adanya pengecualian.

Bagaimana dengan aturan mengenai rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP)?

Sejak awal kami tidak setuju dengan rotasi KAP, di luar negeri pun yang dirotasi adalah akuntan publiknya bukan KAP nya. Kalau diatur tiga tahun harus ganti dampaknya akan kurang baik kepada para akuntan. Akhirnya, karena sulit mendapatkan klien, yang terjadi adalah banyak dilakukan merger KAP. Kalau mereka melakukan penggabungan dan jumlahnya kurang dari 50 persen, itu bisa dianggap kantor akuntan baru. Mereka tetap menjalin hubungan dengan perusahaan yang menjadi kliennya.  Setelah nama berubah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru, otomatis menjadi entitas baru sebagai KAP. Jadi mereka boleh memegang lagi kliennya, meskipun yang tanda tangan adalah partner lainnya. Bahkan kemudian ada yang dalam satu kantor beberapa orang partner cuti dulu, kemudian akuntan junior diangkat menjadi partner, berarti kan ada rolling dalam satu KAP.Dengan kebijakan yang semakin ketat, akuntan menjadi semakin kreatif untuk menyiasati aturan tersebut. Padahal ide dari pembentukan rotasi adalah untuk independensi. Kalau sudah begini apakah tujuan dari rotasi ini sudah tercapai? Makanya nanti kita mau adopsi standar internasional. Di Indonesia yang berganti-ganti itu kan partnernya. Kalau di luar negeri itu yang berganti adalah siapa yang menandatangani laporan. Jadi kalau misalnya satu kantor itu ada lima orang partner, maka setiap tiga tahun akan dirotasi partnernya. Jadi bukan kantornya yang mesti diganti.

Bagaimana pertanggungjawaban tidak terbatas akuntan terkait hubungannya bentuk badan hukumnya?

Kami juga masih mempertanyakan, bagaimana sebetulnya badan hukum dari kantor akuntan publik. Karena sekarang ini kan ada persekutuan perdata, firma, dan perorangan. Masalah yang harus dipikirkan, akuntan itu kan bisa berpindah-pindah, tapi kertas kerjanya punya siapa? Hal ini belum diatur. Kalau yang berlaku sekarang kertas kerja itu menjadi tanggung jawab akuntan yang menandatangani kertas itu. Kalau akuntan itu sudah pindah kertas kerja itu masih di kantor yang lama. Nantinya kalau dilakukan pemeriksaan akuntan tersebut harus mengambil di kantor yang lama, nah apakah kantornya yang lama itu menyimpan semua dokumen dengan baik? Selain itu dokumen tersebut juga masih digunakan oleh akuntan yang ada di kantor lama karena perusahaan yang diaudit membuat perikatan dengan KAP itu, bukan dengan akuntan. Kalau saya lebih memilih pertanggungjawabannya menjadi tanggungjawab badan hukumnya (KAP, red) seperti di Amerika. Jadi sudah tidak menjadi tanggung jawab akuntan secara pribadi.

Apakah diatur juga ketentuan mengenai organisasi profesi?

Sejak tahun 1954 hingga sekarang ini hanya ada satu wadah organisasi profesi yaitu IAI, dan dalam RUU juga dikatakan bahwa nanti hanya akan ditunjuk satu wadah saja. Hal ini terkait dengan standar profesi akuntan yang digunakan di seluruh Indonesia. Dalam profesi akuntan ada dua standar, yaitu standar profesional akuntan publik mengenai bagaimana cara melakukan audit, dan standar penyusunan laporan keuangan. Maka dari itulah harus ada satu wadah saja yang berwenang.

Mengenai tahapan dan ujian untuk menjadi akuntan publik, apakah ada perubahan dalam RUU ini?