Uang Rp436 Miliar Jadi Bukti KPK Jerat TPPU Eks Bupati Kukar
Berita

Uang Rp436 Miliar Jadi Bukti KPK Jerat TPPU Eks Bupati Kukar

TPPU diduga hasil dari gratifikasi terkait dengan sejumlah proyek.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit

 

Tiga jenis sangkaan kasus Rita

                      Suap

        Gratifikasi

      Pencucian Uang

1.

Terkait dengan pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima (SGP)

Dugaan gratifikasi, berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kertanegara selama dia menjabat

diduga hartanya dari hasil penerimaan gratifikasi dengan mengatasnamakan orang lain seperti pembelian sejumlah kendaraan, beberapa bidang tanah, dan uang tunai ataupun dalam bentuk lainnya

2.

Pemberian suap sebesar Rp6 miliar yang diduga dilakukan Hery Susanto Gun (HSG) Direktur Utama PT SGP. Hery juga telah menjadi tersangka dalam perkara ini

penerimaan uang sebesar US$775 ribu atau setara Rp6,975 miliar

Total aset Rita bersama Khairudin yang terkait pencucian uang sebanyak Rp436 miliar.

3.

Dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 Tahun, maksimal 20 Tahun atau seumur hidup dan denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar

Bersama dengan Khairudin dijerat dengan Pasal 12 B UU Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman minimal 4 Tahun, maksimal 20 Tahun atau seumur hidup dan denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar

Bersama Khairudin Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dengan pidana maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar

 

Himbauan KPK

Kasus korupsi yang menjerat Rita memang tidak bisa terlepas dari jabatannya sebagai bupati. Karena itu, menjelang Pilkada serentak tahun ini, KPK lagi-lagi mengingatkan agar para kandidat kepala daerah benar-benar meluruskan niatnya untuk mengemban amanat dari masyarakat. 

 

KPK juga meminta kandidat kepala daerah tidak melakukan politik uang karena akan berpengaruh ketika nanti menduduki jabatan kepala daerah. Dari beberapa kasus yang ditangani lembaganya, korupsi yang terjadi merupakan balas budi terhadap jasa mereka yang (pernah) membantu dalam kontestasi Pilkada. 

 

"Ini berdampak kepala daerah setelah menjabat. Dari kasus ini, ada beberapa pihak balas budi kepala daerah atau timsesnya. Kepala daerah yang terpilih berikan kemudahan karena pihak tersebut membantu proses mulai dari kampanye sampai terpilih," ungkapnya.

 

Usai diperiksa KPK pada 18 Oktober 2017 lalu, Rita mengakui jika penyidik menanyakan hubungan dirinya dengan Khairudin yang dikaitkan sebagai tim pemenangan dirinya yang berniat maju dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur. 

 

"Ditanyai tentang hubungan kerja, apakah dia (Khairudin) tim sukses atau pemenangan. Karena dikait-kaitkannya dia ketua tim pemenangan saya sebagai gubernur, mungkin begitu," terang Rita. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info