“Yang hak tapi tidak terorganisir akan kalah dengan yang bathil tapi tidak terorganisir, yang pada intinya the quality of political, economic, and social institution harus ditata ulang,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, Suhartoyo juga menyampaikan apresiasi melalui rekaman video. Menurutnya, UIN Law Fair secara konsisten mendukung pengembangan potensi mahasiswa di bidang hukum serta meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai kesadaran berkonstitusi.
Perwakilan KPU Provinsi Banten, Aas Satibi Harsa, S.Sy., menambahkan bahwa KPU berkomitmen menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Ia juga mendukung kegiatan akademik yang dapat meningkatkan kesadaran publik dalam berdemokrasi.
Sesi utama berupa diskusi interaktif menghadirkan pakar hukum kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Dia menyoroti tantangan demokrasi, termasuk pembahasan RUU Pemilu, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi deepfake dalam kampanye, serta praktik politik uang.
Menurutnya, disrupsi informasi dan penyalahgunaan teknologi berpotensi mengganggu arah demokrasi apabila tidak diantisipasi. Karenanya perlu sinergi berbagai pihak dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Penyelenggara, pemilih, dan kampus penting saling bersinergi untuk menuju demokrasi yang adil,” ujar Titi.
Sementara itu pakar hukum internasional Mahfud menjelaskan dinamika internasional turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Karena itu, pemahaman terhadap geopolitik diperlukan untuk membaca situasi bernegara sekaligus memahami peran pemimpin Indonesia dalam membangun hubungan internasional.
“Hukum internasional kini dipandang sebagai komitmen politik dari pemimpin sebuah negara,” tegasnya.
Usai Studium Generale, UIN Law Fair IX akan dilanjutkan dengan lomba debat hukum dan karya tulis ilmiah yang diikuti delegasi berbagai kampus di Indonesia. Perpaduan unsur akademik, keberlanjutan, dan kebermanfaatan diharapkan menjadikan ajang ini sebagai ruang adu gagasan dan diskusi intelektual untuk mewujudkan cita-cita bernegara sesuai Pancasila dan Konstitusi.
