Umrah Mandiri di Persimpangan, Antara Hemat Biaya dan Risiko Perlindungan
Terbaru

Umrah Mandiri di Persimpangan, Antara Hemat Biaya dan Risiko Perlindungan

Asosiasi biro perjalanan ibadah haji dan umrah sejak awal mengkritik praktik umrah mandiri. Melalui UU 14/2025 pemerintah melegalkan umrah mandiri. Sebagian asosiasi merespons kebijakan itu dengan mengajukan uji materiil ke MK.

Ady Thea DA
Bacaan 6 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Indonesia termasuk salah satu negara pengirim jemaah haji dan umrah terbesar. Mekkah dan Madinah menjadi tujuan utama umat muslim Indonesia yang beribadah ke tanah suci. Persoalan klasik yang dihadapi masyarakat Indonesia untuk beribadah ke tanah suci antara lain soal biaya. Salah satu cara yang umumnya dilakukan untuk menyiasati masalah itu, terutama untuk ibadah umrah yakni berangkat secara mandiri alias umrah backpacker.

Dari pengalaman jemaah umrah backpacker dapat disimpulkan umrah mandiri relatif lebih murah dibandingkan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro travel. Jemaah bisa memilih penerbangan pulang dan pergi secara fleksibel dan berburu tiket murah. Begitu pula akomodasi yang dibutuhkan selama beribadah di tanah suci, bisa disesuaikan dengan bujet hemat.

Kendati demikian umrah mandiri punya kelemahan antara lain terkait kenyamanan dan keamanan. Umrah backpacker dinilai berisiko karena jemaah tidak mendapat perlindungan yang memadai. Berbeda dengan paket umrah yang disediakan biro travel, biasanya termasuk asuransi dan layanan lainnya sehingga jemaah tidak perlu khawatir atau repot mengurus segala keperluan yang dibutuhkan selama ibadah.

Otoritas Arab Saudi membuka peluang umrah mandiri. Tapi, UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengunci celah tersebut. Beleid itu mengatur perjalanan ibadah umroh dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU. Alhasil, jemaah umrah mandiri memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada untuk bisa berangkat ke tanah suci.

Baca juga:

Melansir data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mencatat periode 2022-2025 tren jemaah umrah Indonesia meningkat dari 1.006.306 orang (2022), 1.368.616 jiwa (2023), dan 1.467.000 (2024). Periode Januari-13 April 2025 total jemaah umrah Indonesia sebanyak 648.485 orang. Kementerian Haji dan Umrah mencatat secara umum setiap tahun Indonesia memberangkatkan 1,5 juta jemaah umrah ke tanah suci.

 Hukumonline.com

Infografis diolah menggunakan AI. Sumber data: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag

Dalam periode itu belum ada data resmi dari pemerintah yang menunjukkan jumlah jemaah umrah mandiri. Terbitnya UU No.14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berpotensi meningkatkan tren jemaah umrah mandiri.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info