Universitas Esa Unggul (UEU) terus memperkuat komitmennya dalam pengembangan pendidikan hukum, khususnya di bidang kenotariatan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsinyering Pengisian Borang Magister Kenotariatan sebagai bagian dari persiapan pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (FH UEU), Freddy Haris menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum bagi tim penyusun untuk melakukan konsolidasi, menyamakan persepsi, serta memastikan kesiapan berbagai data dan dokumen yang diperlukan dalam proses pembukaan program studi.
“Konsinyering tersebut tidak hanya diarahkan pada penyelesaian dokumen administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk memastikan kesiapan akademik, sumber daya manusia, tata kelola, sistem penjaminan mutu, serta sarana dan prasarana yang akan menopang penyelenggaraan Program Magister Kenotariatan,” ujar Freddy dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Baca juga:
- Sabet Juara III Lomba NMCC Nasional, FH Universitas Esa Unggul Kembali Ukir Prestasi
- Terjun Ke Masyarakat, FH Universitas Esa Unggul Bekali Warga Meruya Utara Hadapi KUHP Baru dan Pertanahan Elektronik
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026 tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran UEU, Pawenary yang memberikan pengarahan, Ketua Tim Magister Kenotariatan, Rita Alfiana, serta penguatan aspek penjaminan mutu melalui pengarahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disampaikan oleh Komite Penjamin Mutu (KPM) Yunata Kandias Akbar.
Sesi utama kegiatan diisi dengan diskusi terarah yang membahas tiga kriteria utama, yakni kurikulum, dosen, dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Pada aspek kurikulum, pembahasan mencakup struktur mata kuliah, mata kuliah penciri program studi, profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), hingga Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun fondasi akademik Program Magister Kenotariatan. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembelajaran, tetapi juga mencerminkan karakter serta arah pengembangan program studi. Sementara itu, pada aspek dosen, tim membahas kesiapan dosen dan calon dosen yang akan diusulkan untuk Program Magister Kenotariatan, termasuk luaran calon dosen tetap.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu unsur penting dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan program studi. Karena itu, pembahasan mengenai dosen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tenaga pengajar, tetapi juga kesiapan akademik dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Adapun pada kriteria UPPS, pembahasan diarahkan pada kesiapan unit pengelola, organisasi dan tata pamong, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta sarana dan prasarana pendukung. Sarana yang menjadi bagian dari pembahasan antara lain ruang kelas, ruang dosen, kantor administrasi, perpustakaan, laboratorium, hingga fasilitas praktikum.
Ketua Tim Magister Kenotariatan, Rita Alfiana pun menekankan bahwa proses penyusunan dokumen pembukaan program studi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur agar setiap komponen dapat tersusun secara konsisten dan saling mendukung.
“Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa dokumen yang disusun tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kesiapan Universitas Esa Unggul dalam menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa persiapan pembukaan Program Magister Kenotariatan menjadi salah satu langkah UEU dalam memperluas kontribusi terhadap pengembangan pendidikan hukum di Indonesia.
Melalui kolaborasi lintas unsur, ketelitian dalam penyusunan dokumen, serta komitmen terhadap mutu akademik dan tata kelola, UEU berkomitmen untuk terus mempersiapkan langkah menuju hadirnya Program Magister Kenotariatan yang unggul dan berdaya saing.
“Konsinyering ini sekaligus menjadi bagian dari perjalanan Universitas Esa Unggul dalam memperkuat pendidikan kenotariatan dan menghadirkan program akademik yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta kebutuhan profesi kenotariatan di Indonesia,” pungkasnya.
