Upaya Agresif Pemerintah Perangi Judi Online
Terbaru

Upaya Agresif Pemerintah Perangi Judi Online

Perputaran transaksi judi online di Indonesia tembus Rp900 triliun dengan total 8,8 juta pemain.

CR 29
Bacaan 3 Menit
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (tengah) bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait saat konferensi pers tentang update penanganan judi online, Kamis (21/11/2024). Foto: CR 29
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (tengah) bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait saat konferensi pers tentang update penanganan judi online, Kamis (21/11/2024). Foto: CR 29

Pemeritah mengungkapkan capaian desk pemberantasan perjudian daring dan desk keamanan siber serta perlindungan data. Tercatat perputaran judi daring telah mencapai Rp900 triliun pada tahun 2024 dan melibatkan 8,8 juta orang yang mayoritas pemainnya merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah. 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, menyampaikan desk gabungan kementerian/lembaga saat ini telah memprioritaskan tiga hal sebagai tindak lanjut dan upaya masif dalam pemberantasan judi online (judol). Salah satunya, desk gabungan ini akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi hingga penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis.

“Kedua, desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita juga akan mengupayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan,” papar Budi Gunawan dalam konferensi pers bersama di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Kamis (21/11/2024).

Baca Juga:
Judi Online Berpotensi Abaikan Hak Anak
Tiga Tantangan dalam Pemberantasan Judi Online

Lebih lanjut, desk gabungan ini juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat dari judi online, bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Menurut Budi, selama ini masyarakat menjadi korban penipuan para operator judi online, dengan memberi harapan kemenangan yang palsu.
“Masyarakat diberi harapan bisa menang dalam permainan judi online, padahal program judi online sudah di-setting agar masyarakat pasti kalah, ujung-ujungnya pasti kalah dan tidak bisa menarik uangnya,” bebernya.

Budi menyebut terdapat 8,8 juta masyarakat Indonesia yang bermain judol. Dari angka tersebut, Budi menyebut mayoritas pemain judi online adalah masyarakat yang berada di kalangan menengah ke bawah. Tak hanya itu, ada sekitar 97 ribu anggota TNI dan Polri yang diduga terlibat memainkan judol. Bahkan, pemerintah menemukan ada sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang bermain judi online.

“Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan.”

Koordinasi Kemkomdigi Putus Aliran Nadi Rekening Judol
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bank-bank besar hingga beragam layanan dompet digital (e-wallet) yang menjadi saluran penampung dana dari aktivitas judol. Beberapa rekening bank besar yang terindikasi diantaranya, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon. 

Menurut Meutya, sepanjang bulan ini Komdigi telah menulis 651 permohonan blokir rekening perbankan. Tak hanya menutup rekening bank, ada pula dompet digital yang terdeteksi transaksi judi online yaitu Dana 25,67%, Gopay 24,84%, LinkAja 21,47%, Ovo 21,26%, Sakuku 2,32%, dan 2,11% ShopeePay yang banyak digunakan untuk mendukung transaksi ilegal ini.

"Sebagaimana teman-teman ketahui situs satu hal, hal lainnya rekening. Jadi, situs seperti tangannya, rekening ini nadinya. Ini yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan perbankan dalam hal ini Bank Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan sejak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disahkan, dan Desk Pemberantasan Judi Daring atau Judi Online dan Keamanan Siber, setidaknya sebanyak 104.819 situs judi online telah dihapuskan dari total mencapai lebih dari 380.000 situs. 

Sebagai bagian dari upaya kolektif, Kemenkomdigi membuka beberapa saluran pelaporan, seperti aduan konten.id untuk situs judi dan cekrekening.id untuk rekening mencurigakan. Ia meyakini bahwa langkah-langkah ini akan memberikan dampak signifikan dalam memutus operasional bandar judi online. 

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dan mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.  "Sekali lagi, Kemkomdigi tidak mungkin bisa melakukan sendiri pemantauan dan ini akan sangat membantu jika teman-teman juga mengirimkan aduan."

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info