Tulisan ini akan difokuskan kepada hukum perdata, karena pada hukum perdata tidak diatur mengenai akibat hukum seseorang yang mengajukan gugatan secara asal-asalan dan dengan itikad buruk, sedang dalam hukum pidana sudah diatur mengenai delik mengajukan laporan palsu.
Belum lagi dengan banyaknya gugatan dengan dasar citizen lawsuit yang berasal dari Common Law. Dalam sistem hukum Indonesia, model gugatan semacam ini mestinya tidak dapat diajukan. Pihak yang mengajukan gugatan citizen lawsuit akan mengatakan bahwa di negara dengan sistem hukum Civil Law ada padanan dari citizen lawsuit, yaitu actio popularis. Citizen lawsuit seolah-olah sama dengan actio popularis. Padahal sesungguhnya selain persamaan gugatan yang diajukan dalam kapasitas sebagai warga negara, menurut penulis, kedua gugatan tersebut tidak dapat disamakan secara hantam kromo dan sembarangan. Untuk sistem hukum di Indonesia lebih tepat, gugatan actio popularis bukan citizen lawsuit.
Tetapi entah mengapa, lagi-lagi, ada saja gugatan citizen lawsuit yang perkaranya diperiksa pengadilan, dan tentu saja diputus dengan mengacu pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Perihal alasan kenapa citizen lawsuit tidak dapat diajukan di Indonesia adalah topik untuk hari lain.
Di Amerika Serikat, gugatan semacam ini dikenal dengan istilah vexatious suit atau istilah vexatious litigation. Menurut Black's Law Dictionary, vexatious suit berarti ‘a lawsuit instituted maliciously and without good cause'. (Eight Edition, halaman 1596). Salah satu perkara di Indonesia yang menggunakan defense dengan vexatious litigation adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 05/PDT.G/2003/PN.BKS). Salah satu bukti yang diajukan tergugat dalam perkara ini adalah putusan High Court HC of Hongkong (Action No. 3360 of 1994) dalam perkara Choi Sai-Yu and Others vs. Widepower ltd and Others dipertimbangkan bahwa salah satu bentuk salah vexatious litigation adalah …pure vexation, occurs when the proceedings are so utterly absurd that they cannot possibly succeed.
Sepanjang pengetahuan penulis, cukup jarang ada pengadilan yang mengabulkan eksepsi doli praesintis sebagaimana diajukan oleh tergugat perkara di atas. Bahkan perkara dimaksud telah sampai pada tingkat Mahkamah Agung, dan tergugat dikalahkan. Penulis setuju dengan eksepsi tergugat, karena saat dicermati gugatan dalam perkara yang sempat menghebohkan ini terdapat banyak kejanggalan. Misalnya, ketika berusaha membuktikan bahwa trust tidak diakui di Indonesia, Penggugat menggunakan Undang-Undang Anti Monopoli yang melarang praktek bisnis trust. Padahal jelas yang dimaksud trust dalam perjanjian indenture pada perkara tersebut dengan trust pada Undang-Undang Anti Monopoli adalan dua hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan. Mungkinkah pengacara penggugat tidak mengerti? Mustahil! Karena penggugat menggunakan jasa pengacara yang pernah bekerja pada salah satu law firm terkemuka dengan fokus di hukum bisnis . Penulis percaya latar belakang demikian tidak memungkinkan ada salah tafsir pengacara dimaksud tentang trust.
Satu-satunya putusan pengadilan yang penulis tahu yang memuat amar putusan serupa dengan semangat pada vexatious litigation adalah putusan perkara Bulog melawan PT Goro Bathara Sakti-Tommy Cs di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai Bulog mempunyai iktikad jahat dengan memanfaatkan lembaga pengadilan. Lebih lanjut majelis hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut (mengajukan gugatan) dapat merusak tatanan hukum nasional dan dipicu oleh orang-orang yang memanfaatkan lembaga resmi peradilan untuk melegalkan perbuatan beritikad jahat (hukumonline, 29 Februari 2008).
Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme meminimalisir vexatious litigation. Penulis berharap, seandainya penggugat dalam perkara tadi melakukan banding, putusan PN Jakarta Selatan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung kelak. Seyogianya Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut. Dengan demikian, putusan ini bisa menjadi yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan di Indonesia dalam menangani perkara tanpa dasar hukum dan beritikad jahat. Walaupun harus disadari pula bahwa dalam memutus suatu perkara hakim di Indonesia bersifat bebas dan tidak terikat oleh yurisprudensi maupun Surat Edaran Mahkamah Agung. Harapan ini tentu saja dengan catatan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang menyimpulkan telah terjadinya gugatan dengan iktikad jahat tersebut sudah tepat.
