Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik masuk pembahasan tingkat I (RUU Statistik). Pemerintah secara resmi telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Komisi X DPR. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan RUU statistik yang akan dibahas merupakan instrumen strategis sebagai dasar hukum penyelenggaraan statistik nasional.
Statistik berperan vital dalam dukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Data statistik akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan jadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Materi RUU Statistik terdiri dari ketentuan umum, asas dan tujuan, sistem statistik nasional, statistik resmi negara, sumber daya manusia statistik, kerjasama, pengawasan dan pembinaan, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana, ketentuan lain lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Urgensi RUU ini antara lain mengatur penyelenggaraan statistik yang dilaksanakan secara terintegrasi. Penyelenggaraan statistik mengacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan statistik dunia dan kebutuhan statistik dalam menopang pembangunan nasional.
“Pengaturan ini sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan berbasis data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Lalu Hadrian dalam rapat kerja dengan perwakilan pemerintah, Senin (6/4/2026) kemarin.
Baca juga:
- Urgensi RUU Satu Data Indonesia, Perencanaaan Pembangunan Butuh Data Akurat
- Guru Besar Ini Kritik Kewenangan BDSN-DDSN dalam RUU Statistik
Arah pengaturan RUU Statistik mencakup 5 hal. Pertama, kepastian hukum penyelenggaraan statistik di indonesia baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Kedua menjamin kualitas data statistik dalam memenuhi kepentingan negara dan masyarakat. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan sistem statistik nasional melalui koordinasi dan kolaborasi antar penyelenggara kegiatan statistik. Keempat, mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak penyelenggaraan statistik, Kelima, meningkatkan literasi statistik.
Dalam kesempatan itu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof Rachmat Pambudy, mengingatkan pembangunan yang baik selalu dimulai dari data yang baik. Data akurat dan tepat yang dihasilkan dengan metodologi yang baik dan benar mendorong terwujudnya kebijakan dan strategi pembangunan tepat sasaran. Kredibilitas data berkaitan dengan capaian pembangunan yang dapat diukur secara objektif.
“Statistik bukan hanya alat bantu teknis, tapi juga pondasi dari seluruh proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi pembangunan itu sendiri,” ujar Prof Rachmat.
Sistem statistik nasional menghadapi perubahan signifikan dan fundamenta utamanya di bidang teknologi. Data besar (big data) perlu diikuti kesiapan sistem dalam pengelolaannya secara optimal. Tata kelola statistik nasional harus dilaksanakan secara terpadu. Standar statistik seragam dan terkoordinasi antara penyelenggara yang harus dioptimalkan. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyediaan data juga perlu ditingkatkan.
Celah dalam cakupan data perlu segera dibenahi, termasuk dalam menangkap aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat. Itulah urgensi revisi UU 16/1997 yang sekarang tak sepenuhnya relevan dengan dinamika yang berkembang.
“Perlu diperbaharui untuk menjawab kompleksitas ekosistem data di era digital dan desentralisasi,” ujarnya.
Melalui RUU ini pemerintah melihat pentingnya penguatan penyelenggaraan statistik resmi negara yang independen, kredibel, dan profesional. Peran badan pusat statistik (BPS) menjadi kunci sebagai koordinator sistem statistik nasional. Untuk memastikan keterpaduan dan konsistensi statistik lintas sektor.
Penyelenggaraan statistik nasional menurut Prof Rachmat harus mengacu pada prinsip fundamental statistik internasional dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan data Indonesia. Sehingga statistik benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya.
