Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Kepailitan
OPINI

Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Kepailitan

Pengelolaan data pribadi menjadi aspek yang semakin relevan dalam proses Kepailitan sebagai bentuk implementasi UU PDP. Berbagai kekhawatiran terkait risiko kepatuhan ataupun kebocoran data dapat diminimalkan, sekaligus memastikan proses kepailitan berjalan secara efektif, akuntabel, serta mampu menjaga dan memperkuat kepercayaan para pihak terhadap integritas dan kualitas praktik Kepailitan itu sendiri.

•Bacaan 4 Menit
IA
Penulis Opini

Dalam proses Kepailitan, perhatian selama ini umumnya tertuju pada pengurusan dan pemberesan harta debitor, pencatatan dan verifikasi tagihan, serta pembagian hasil pemberesan kepada para kreditor. Penyelesaian perkara kepailitan pada praktiknya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif panjang, berbeda dengan banyak proses hukum lain yang memiliki jangka waktu relatif lebih singkat. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti kompleksitas pemberesan harta pailit, banyaknya kreditor yang terlibat, serta rangkaian tindakan dan/atau upaya hukum yang berkaitan dengan proses Kepailitan. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai dokumen dan informasi baik milik debitor maupun kreditor akan dikumpulkan, disalin, disimpan, serta diproses secara berulang oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses Kepailitan. Ditengah-tengah proses pengumpulan dokumen dan informasi tersebut, terdapat satu unsur yang seringkali tidak menjadi fokus perhatian yaitu Data Pribadi.

Indira Aretha. Foto: Istimewa
Indira Aretha. Foto: Istimewa

Perkembangan teknologi informasi turut mengubah cara pengelolaan dokumen dalam proses Kepailitan. Dokumen yang sebelumnya bersifat fisik kini semakin banyak diarsipkan, dikirim, dan disimpan secara digital. Kondisi ini membawa efisiensi dalam pengelolaan dokumen, namun sekaligus menghadirkan kebutuhan baru untuk memastikan bahwa data yang dikelola dalam proses Kepailitan tetap terlindungi secara memadai.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengelolaan data tidak lagi dipandang semata sebagai aspek administratif, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang memproses data pribadi. Dalam konteks ini, proses Kepailitan tidak terlepas dari kebutuhan untuk memperhatikan aspek Pelindungan Data Pribadi tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), Kurator secara tidak langsung diwajibkan untuk mengelola data dalam jumlah yang relatif banyak dan beragam. Data tersebut mencakup antara lain identitas kreditor, informasi keuangan, data karyawan debitor, data pelanggan, kontrak bisnis, hingga berbagai dokumen transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha debitor.

Sehubungan dengan hal tersebut, merujuk pada UU PDP, Kurator dapat diklasifikasikan sebagai Pengendali Data Pribadi. Hal ini dikarenakan Kurator menentukan tujuan dan melakukan pemrosesan Data Pribadi dalam rangka menjalankan fungsi pemberesan harta pailit. Pemrosesan Data Pribadi tersebut tidak didasarkan pada persetujuan dari subjek data, melainkan dasar pemrosesan yang sah berupa pemenuhan dari kewajiban hukum.

Kewenangan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi Kurator untuk mengumpulkan, memverifikasi, serta menggunakan data yang diperlukan dalam proses Kepailitan. Dalam UU PDP, pemrosesan data pribadi diperbolehkan apabila dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan tugas demi kepentingan umum. Dengan demikian, pemrosesan data oleh Kurator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas hukum yang dilandasi oleh undang-undang.

Seiring dengan hal tersebut, perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi cara pengelolaan dokumen dalam proses Kepailitan dengan banyak dokumen disimpan dan diarsipkan secara digital baik dalam sistem internal maupun melalui pertukaran dokumen secara elektronik. Digitalisasi memberikan keuntungan seperti efisiensi penyimpanan, kemudahan akses dokumen, dan komunikasi yang cepat antara Kurator, kreditor, debitor, dan Pengadilan. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru pada keamanan data, seperti risiko kebocoran melalui akses yang tidak sah, jaringan tidak aman, atau serangan siber man-in-the-middle (MiTM). Karena itu, pengelolaan arsip digital dalam Kepailitan harus diperhatikan keamanan informasi dan prinsip kehati-hatian dalam pemrosesan data pribadi.

Sebagai upaya meminimalkan risiko kebocoran data selama proses Kepailitan, Kurator perlu membatasi akses terhadap dokumen dan data pribadi hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut. Penggunaan sistem penyimpanan dokumen yang aman juga menjadi penting, termasuk melalui pemanfaatan server yang terlindungi serta penerapan mekanisme pengamanan data digital yang memadai. Selain itu, pengelolaan arsip dilakukan secara terstruktur, baik dalam bentuk fisik maupun digital, guna memudahkan pengawasan terhadap penggunaan dokumen. Pengaturan prosedur komunikasi dokumen secara jelas, khususnya dalam pengiriman dokumen secara elektronik kepada kreditor, pengadilan, atau pihak terkait lainnya, juga perlu diperhatikan. Seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dokumen serta sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Karakteristik proses Kepailitan yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam UU KPKPU menyebabkan berakhirnya kewenangan Kurator sekaligus mengakhiri tujuan pemrosesan data pribadi, sehingga pada prinsipnya pemrosesan data perlu dihentikan. Namun demikian, kewajiban penyimpanan dokumen tertentu tetap perlu diperhatikan, khususnya apabila debitor merupakan badan usaha atau badan hukum, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu dijaga keseimbangan antara penghentian pemrosesan data dan penyimpanan terbatas atas dokumen yang masih relevan dengan pengaturan akses yang jelas.

Sejalan dengan prinsip dalam UU PDP, pemusnahan data pribadi pada dasarnya dapat dilakukan ketika tujuan pemrosesan telah tercapai. Apabila proses Kepailitan telah berakhir, tidak terdapat lagi kewajiban hukum untuk menyimpan dokumen, serta data tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan pembuktian atau penyelesaian sengketa. Dalam kondisi demikian, Data Pribadi yang tidak lagi relevan dapat dimusnahkan secara aman, baik melalui pemusnahan dokumen fisik maupun penghapusan data digital secara permanen. Pendekatan ini selaras dengan prinsip data minimization dan storage limitation dalam kerangka perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa yang kemudian diadopsi dalam UU PDP, di mana data minimization menekankan bahwa data yang diproses harus memadai, relevan, dan terbatas pada yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan. Sedangkan storage limitation mengatur bahwa data tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti pengarsipan, penelitian, atau tujuan statistik dengan tetap disertai perlindungan yang memadai terhadap hak subjek data.

Di tengah pesatnya perkembangan penggunaan teknologi dalam praktik hukum, pengelolaan data pribadi menjadi aspek yang semakin relevan dalam proses Kepailitan. Namun, bagi profesi Kurator hal ini pada dasarnya tidak perlu dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bagian yang melekat dari praktik profesional yang adaptif terhadap dinamika hukum dan teknologi, sehingga melalui pengelolaan data yang tertib, proporsional, dan bertanggung jawab yang disertai dengan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan data sebagai bentuk implementasi UU PDP. Berbagai kekhawatiran terkait risiko kepatuhan maupun kebocoran data dapat diminimalkan, sekaligus memastikan proses kepailitan berjalan secara efektif, akuntabel, serta mampu menjaga dan memperkuat kepercayaan para pihak terhadap integritas dan kualitas praktik Kepailitan itu sendiri.

 

*) Indira Aretha, Associate Lawyer di Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP)

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

kepailitanpkpuperlindungan data pribadi
Indira Aretha

Associate di Kantor Hukum Siregar Setiawan Manalu Partnership

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info