“Permintaan untuk perubahan ini tidak hanya berdasarkan keinginan, tetapi juga pada analisis yang kuat. Kami telah melakukan kalkulasi mengenai inflasi, harga emas, dan variabel lainnya yang berpengaruh. Sebagai hakim, kami merasakan dampak dari peningkatan gaji yang diusulkan, dan kami ingin semua pihak merasakan peningkatan yang sama,” kata dia.
Rahim menjelaskan bahwa usulan ini telah disampaikan kepada KemenPAN RB sebagai pemrakarsa. Dalam usulan ini, IKAHI menyampaikan tiga opsi rasional terkait kenaikan gaji hakim: pertama, gaji pokok 100% dan tunjangan kemahalan 100%; kedua, gaji pokok 50% dengan tunjangan kemahalan tetap 100%; ketiga, gaji pokok 20% dengan tunjangan kemahalan 100% dan tunjangan jabatan 100%.
“Ini adalah langkah yang diambil sebelum angka kenaikan 8-15% itu lahir,” imbuhnya.
Rahim menuturkan bahwa pihaknya telah menyampaikan analisis lengkap yang mencakup inflasi dan kebutuhan di daerah, untuk menghindari diferensiasi antara hakim dan aparatur sipil negara di pengadilan. Menurutnya, gaji hakim harus setidaknya sebanding dengan remunerasi jabatan tertinggi di lingkungan pengadilan.
“Misalkan, katakanlah di pengadilan kelas 2, itu kan yang paling tertinggi untuk jabatan struktural ASN adalah panitera sekretaris. Katakanlah panitera sekretaris itu take home pay-nya Rp15 juta, maka gaji hakim tidak boleh lebih rendah dari itu. Ini penting untuk memastikan bahwa hakim tidak berada di bawah level remunerasi pejabat struktural lainnya,” tuturnya.
Di sisi lain, Rahim juga menyoroti bahwa anggaran yang diperkirakan untuk kenaikan gaji hakim berada di rentang antara 40% dan 70%, dengan total sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun. “Meskipun jumlah ini terbilang kecil dibandingkan total APBN yang mencapai Rp3 triliun, namun hal ini sangat penting untuk meningkatkan marwah dan kesejahteraan hakim,” katanya.
Dengan latar belakang kompleksitas masalah ini, Rahim merasa cemas dengan situasi yang ada, terutama menjelang pergantian pemerintahan. Dia mengakui bahwa kondisi ini luar biasa, meskipun tantangan dan peluang yang ada cukup signifikan, pihaknya berusaha menjaga independensi dalam setiap keputusan
Menghadapi risiko ketidakpuasan dari anggota IKAHI, Rahim menyatakan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, mereka tidak dapat menjamin bahwa anggota tidak akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami sudah berupaya untuk menahan reaksi dari rekan-rekan kami, tetapi jika situasi ini terus berlanjut, kami akan menghadapi masalah,” ucapnya.
Rahim juga mengatakan harapannya agar komunikasi dan lobi yang dilakukan nanti dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan efisien. “Proses ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar isu ini dapat ditangani dengan baik sebelum 20 Oktober,” tutupnya.
